Gemapos.ID (Jakarta) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong sekolah memetakan kendala siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring seperti berapa yang memiliki gadget, berapa yang sanggup membeli kuota internet, dan apakah didampingi orang tua.
"Pemetaan itu penting dilakukan agar sekolah memiliki data tentang siswa-siswa yang perlu difasilitasi secara daring dan juga siswa-siswa mana saja yang perlu difasilitasi dengan pembelajaran di luar jaringan (luring)," kata komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di Jakarta pada Kamis (23/7/2020).
Dia juga mendorong para guru dipersiapkan untuk membuat modul pembelajaran bagi anak-anak yang tidak bisa daring selama PJJ. Selain itu mereka diminta lebih fleksibel dalam pebelajaran dan ujian daring dengan membatasi jam pengerjaannya.
"Para guru dan kepala sekolah juga harus berprespektif anak, tidak memberlakukan penilaian kaku tanpa memperhatikan kondisi para siswa yang bisa belajar daring atau tidak, sehingga anak yang tidak bisa mengikuti ujian daring tidak sampai terancam tidak naik kelas, seperti kasus di Nganjuk, Jawa Timur," ujarnya.
KPAI juga mendorong dinas pendidikan untuk memetakan sekolah-sekolah yang mampu melakukan pembelajaran daring. Hal ini bisa membantu guru dan sekolah mempersiapkan modul pembelajaran luring melalui pelatihan.
Pemerintah daerah (pemda) juga diharapkan memberikan pelatihan atau diskusi daring kepada guru yang berbasis komunitas guru, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), organisasi profesi, komunitas guru lainnya, radio komunitas (lokal), dan media massa.
Pemda juga diharapkan untuk menyelenggarakan pelatihan tentang penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK.
"Pemda memetakan daerah dan atau orang tua siswa mana saja yang tidak memiliki akses penuh terhadap gawai, laptop, komputer, kuota internet, termasuk daerah yang belum terlayani aliran listrik," jelasnya.
KPAI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera menyelesaikan penyederhaan kurikulum 2013 atau kurikulum adaptif agar siswa, guru, dan sekolah tidak terbebani untuk menuntaskan kurikulum seperti saat kondisi normal.
Kurikulum tersebut harus mengakomodasi siswa SMA bidang IPA yang harus uji coba laboratorium serta siswa SMK yang membutuhkan keterampilan dan praktik di bengkel ataupun laboratorium.
KPAI mendorong Kemdikbud untuk mengajukan penggratisan internet selama PJJ berlangsung dari Senin sampai dengan Jumat selama minimal 8 jam kepada Kemeninfo RI.
Pemerintah juga diminta mengalihkan politik anggaran untuk pendidikan, seperti memenuhi pelayanan PJJ fase 2 agar disparitas akses digital dapat diatasi.
"Tak hanya kuota internet, tapi juga peralatan daring dan kemampuan guru menggunakan platform pembelajaran, termasuk anggaran menyiapkan infrastruktur new normal di pendidikan," tegasnya. (moc)
