Gemapos.ID (Jakarta) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait dengan rencana hengkangnya PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BRI) dari pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya belum mendapat permohonan izin resmi atas rencana aksi korporasi tersebut.

"Saya secara pribadi belum menerima informasi apapun dari pemegang saham maupun bank itu sendiri," katanya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Agustus 2023 secara virtual, Selasa (5/9/2023).

Dian menilai, aksi korporasi berupa pelepasan kepemilikan saham merupakan hal yang lumrah terjadi. Walau demikian, menurutnya BSI sebagai bank syariah besar perlu mempunyai pertimbangan tertentu dalam setiap langkahnya.

"Kami di OJK punya pertimbangan tertentu karena BSI ini kan bank yang bisa dikatakan percontohan dalam skala besar yang masih baru, belum genap 5 tahun berdiri, sehingga nanti akan ada persoalan-persoalan yang harus kita teliti dulu," ujarnya.

"Belum tentu kami akan mengizinkan melepaskan saham di BSI, tetapi kami akan lihat bagaimana landasan berpikirnya, karena kami belum lihat proposalnya," tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana hengkangnya BRI dan BNI dari kepemilikan saham BSI awalnya diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Disebutkannya, BSI akan mencari investor strategis.

"BSI mau tambah floating lagi. Dari pemegang saham pengendali kan Bank Mandiri dan jadi pengendali selamanya serta ada strategis (investor). (Nantinya) BRI, BNI perlahan akan keluar dari BSI, kita lihat peluang pasar," ujar dia dalam acara BSI Global Islamic Finance Summit di Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (15/2/2023).

Rencana ini akan menjadi jurus Kementerian BUMN untuk melebarkan pangsa pasar BSI di global. Memang BSI memiliki target menjadi Top 10 Bank Syariah Global di tahun 2025. Selain itu, Kementerian BUMN ingin agar ada pendanaan yang dipakai BSI untuk ekspansi.

"Pertama sih kita pengin supaya ada investor strategisnya BSI. Di samping itu juga untuk supaya itu pendanaan bisa dipakai untuk ekspansi BSI," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/2/2023).(da)