Gemapos.ID (Jakarta) Sebagian kalangan menilai pemerintah tidak bisa membedakan pelaksanaan kebijakan yang diutamakan pada saat krisis sekarang. Hal itu dilakukannya akibat menganggap keadaan biasa saja
“Banyak alokasi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) digelontorkan untuk penyelamatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan program lain, sementara pemulihan ekonomi untuk sektor terdampak justru kecil,” kata Pengamat Ekonomi Faisal Basri dalam konferensi video, Senin (1/6/2020).
Negara mengalokasikan penyelamatan BUMN sebesar Rp152,15 triliun yang terbagi tiga yakni penyertaan modal negara (PMN), pembayaran kompensasi, dan dana talangan investasi.
Penyertaan modal negara akan diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun, Hutama Karya (HK) Rp11 triliun, dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp6,27 triliun.
Kemudian, Permodalan Nasional Madani (PMN) sebesar Rp2,5 triliun, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp 0,5 triliun. Pembayaran kompensasi diberikan kepada Pertamina sebesar Rp48,25 triliun, PLN sebesar Rp45,42 triliun, dan Perum Bulog sebesar Rp560 miliar.
Selanjutnya, dana talangan diberikan kepada Perum Bulog sebesar Rp13 triliun, Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, dan Perkebunan Nusantara (PN) sebesar Rp4 triliun.
Berikutnya, Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp3,5 triliun, Krakatau Steel (KS) sebesar Rp3 triliun, dan Perumnas sebesar Rp650 miliar.
"Ini menutupi borok-borok pemerintah lewat BUMN. Kalau BUMN gagal bayar, hancur lebur kan. Membangun dan bernegara enggak bisa ugal-ugalan,” tukasnya.
Faisal berpendapat pemerintah tidak mau berkorban mengalihkan anggaran fisik untuk program penanganan Covid-19. Hal itu terlihat dari pemangkasan anggaran kecil kepada beberapa kementerian/lembaga.
Kementerian Pertahanan hanya dipotong Rp9 triliun, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp122 triliun. Berikutnya, Kepolisian negara hanya dipotong Rp9 triliun, sehingga menyisakan anggaran Rp96 triliun.
Selanjutnya, Kementerian PUPR dipotong Rp25 triliun, sehingga menyisakan anggaran Rp96 triliun. "Padahal yang jadi acuan adalah manusianya, wajar di belakang ini adalah kelompok kepentingan. Kalau proyek enggak jalan, mereka enggak dapat tip," paparnya. (mam)
