Gemapos.ID (Jakarta) - Analis Komunikasi Politik dari Paramadina Graduate School Communication (PGSC), Abdul Malik Gismar berpendapat landscape politik di negara-negara yang menganut demokrasi liberal seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Perancis sangat bermasalah. 

Kondisi ini berakibat sistem politik di sana tidak berjalan efektif atau mandeg lantaran wakil rakyat yang duduk di parlemen bukan merupakan representatif masyarakat, sehingga tidak menyuarakan aspirasi publik. 

Hal yang hampir mirip terjadi di China dan Singapura juga tidak mengenal partisipasi dan keadilan bagi publik. Namun, sistem pemerintahannya menjalankan prinsip integritas dan antikorupsi. 

“Kelemahan Indonesia bisa dibilang selama ini tidak sungguh-sungguh mengurus birokrasi agar efektif, berintegritas dan propublik,” katanya.

Hal ini disampaikannya dalam ‘Seminar Strategi Komunikasi Politik Jelang Pemilu 2024 (Perbandingan Amerika dan Indonesia) dan Peluncuran Buku Komunikasi Politik: Aktivisme dan Sosialisme’  di Universitas Paramadina Kampus Gatot Subroto, Jakarta pada Rabu (21/6/2023).

Abdul Malik Gismar mencontohkan salah satu sistem politik di AS berjalan mandeg yakni negara ini tidak pernah berhasil menyusun Comprehensive Gun Law. 

Hal ini terjadi akibat pembicaraan yang deadlock di kongres, deadlock di garis partisan, Partai Republik yang anti Gun Law, dan lobi-lobi pro Gun Law yang sangat kuat.

“Padahal, jumlah korban penembakan massal di AS sekarang lebih banyak dibandingkan jumlah korban terorisme sepanjang tahun,” ucapnya. 

Sementara itu sistem politik demokrasi liberal yang mandeg di Inggris terlihat saat negara ini memutuskan kebijakan Brexit lewat referendum yang didukung partai politik (parpol) yang sangat populis dan rasis

“Namun, setelah menang bingung mau berbuat apa. Tidak ada deliberasi dalam referendum itu dan tidak pula ada agreement di parlemen tentang apa yang harus dilakukan,” tutur Staf Pengajar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina itu. 

Sistem politik demokrasi liberal di AS dipraktikan oleh sejumlah tokoh politik seperti Bernie Sanders, Alexandria Ocasio Cortez, Jeremy Corbyn. Sistem ini dianggap sebagian orang sebagai sistem politik alternatif. 

“Bernie Sanders dikenal sebagai politisi Amerika Serikat yang memposisikan dirinya sebagai seorang politisi pembaharu, menolak keterlibatan dana oligarki pada kampanyenya, selalu berpihak pada isu-isu lingkungan, kesehatan, kesejahteraan buruh, isu-isu perempuan dan anak muda, dan isu-isu egaliter lainnya,” ucap Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Erik Ardiyanto.

Dia merupakan penulis buku bertajuk Strategi Komunikasi Politik Jelang Pemilu 2024 (Perbandingan Amerika dan Indonesia) sekaligus staf pengajar Prodi Ilmi Komunikasi Universitas Paramadina. 

“Bernie Sanders berhasil meloloskan beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang memberikan perawatan kesehatan bagi kalangan bawah hingga sebesar US$11 miliar. Kemudian. mendukung pemberian kewarganegaraan bagi imigran di bawah umur,” ujar Erik Ardiyanto.

Selanjutnya, Bernie Sanders juga mengajukan rancangan UU Upah Minimum sebesar US$15 per jam melampaui upah minimum federal saat masa pemerintahan Donald Trump sebesar US$7,35 per jam.

Dia juga membawa kelompok minoritas ke dalam pemerintahan dengan membentuk Dewan Pemuda, Dewan Perempuan, Dewan Kesenian dan Majelis Perencanaan Lingkungan. 

“Di saat itu Sanders dianggap sebagai politisi pembaharu yang menawarkan perubahan dan kebaruan,” ucapnya. 

Langkah lain yang dibuat Bernie Sanders adalah membentuk kaukus progresif di kongres dengan mendorong UU Violent Crime Control dan Law Enforcement Act. 

Dia juga menolak invasi AS ke Iraq sewaktu George Bush dan terpilih sebagai anggota Senat dari Vermont dengan jalur independen.

“Kepiawaian Sanders dalam komunikasi politik ditunjukkannya ketika menjadi anggota DPR dari jalur independen di Vermont pada 1990,” ujarnya. 

Sebelumnya, Bernie Sanders, seorang keturunan Yahudi Polandia pada usia 39 tahun pernah maju sebagai calon walikota Burlington lewat jalur independen melawan Gordon Paquette dari partai Demokrat.

Dia berhasil dalam kampanye politiknya dengan memposisikan diri sebagai kelas menengah dan berpihak pada kelas pekerja, apalagi slogan politiknya ‘Burlington is not for sale’. 

Peran lain yang dilakukan Bernie Sanders adalah pada 2010 menolak Perjanjian Kemitraan Trans Pasifik (TPP) melalui pidato selama delapan setengah jam di Senat yang menjadi trending topik di media-media popular. 

Bernie Sanders juga menawarkan konsep Crowdfunding Politics pada 2016 saat dia maju sebagai calon presiden (capres) dari Partai Demokrat. Dia menolak komite politik atau sumbangan dana dari korporasi atay oligarki. 

Sanders memecahkan rekor dengan strategi crowdfundingnya berhasil mengumpulkan dana US$6,3 juta hanya selama 23 jam. 

Strategi crowdfunding atau dana akar rumput Sanders sukses dalam edukasi politik dan menghindari politik praktis pembagian uang dan barang.

Komunikasi politiknya dapat memberi pengaruh psikologi dengan motto: berkontribusi berarti ikut dalam membantu melakukan perubahan politik,” tuturnya. (adm)