Gemapos.ID (Jakarta) - Pengamat ekonomi dari Indef, Rizal Taufikurahman, berkata ada kemungkinan pengelolaan kereta cepat ini diambil alih oleh China jika Indonesia dinyatakan gagal bayar utang.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang proyek kereta cepat menjadi 3,4% dari total pinjaman sebesar Rp8,3 triliun.

Proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta-Bandung masih menyisakan masalah

Mulai dari target pembangunan yang molor, pembengkakan biaya proyek sebesar Rp18 triliun, dan kini bunga pinjaman yang dinilai pemerintah terlalu memberatkan.

Pengamat ekonomi dari Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, mengaku sudah memprediksi proyek ini bakal bermasalah.

"Iya, karena dari perencanaan awal terjadi pembengkakan biaya, minta bantuan ke APBN sekitar Rp17 triliun lewat penyertaan modal negara. Ini kelihatan tidak matang dari sisi perencanaan," ujar Rizal kepada BBC News Indonesia, Kamis (13/04).

"Tiba-tiba harga pembebasan tanah jadi naik karena jalurnya masuk ke lahan produktif," sambungnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini mulanya diperkirakan menelan biaya Rp86,67 triliun.

Tapi belakangan terjadi pembengkakan atau cost overrun (kelebihan biaya) menjadi Rp114,24 triliun pada tahun 2021.

Kementerian BUMN menyebut pembangkakan tersebut adalah hal wajar karena situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kemampuan keuangan konsorsium proyek kereta cepat.

Untuk diketahui, komposisi pembiayaan proyek ini adalah 75% berasal dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB) dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China.

Pembagiannya, konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60% dan 40% berasal dari konsorsium China.

Total pinjaman Indonesia ke China Development Bank (CDB) mencapai Rp8,3 triliun. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat.Hanya saja, bunga yang ditawarkan oleh China adalah 3,4% per tahun dengan tenor selama 30 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan, mengatakan China enggan menurunkan bunga pinjaman menjadi 2% dengan tenor selama 40 tahun - yang merupakan skema pembiayaan awal.

Kendati dianggap memberatkan, Luhut mengatakan bunga utang yang dipatok China itu "tidak masalah" karena Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar dan melunasi pinjaman dari pajak.

"Jangan under estimate Indonesia semakin baik loh. Kamu lihat penerimaan pajak naik 4,8 persen karena banyak di Indonesia ini batu bara," ucap Luhut.

Akan tetapi Rizal Taufikurahman menyebut klaim Luhut itu "harus dipertimbangkan lagi".

Sebab tax ratio atau target penerimaan pajak pada 2023 sebesar Rp2.021,2 triliun atau turun 0,66% dari realisasi penerimaan pajak pada 2022.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga sedang dilanda persoalan terkait transaksi janggal sebesar Rp349 triliun sehingga dipastikan bakal 'mengganggu' penerimaan pajak.(da)