Gemapos.ID (Jakarta)-Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Rully Indrawan menekankan pemerintah perlu mengeluarkan skema program bagi koperasi yang membantu anggotanya yang tidak mampu membayar pinjaman karena terdampak musibah wabah corona virus disease 2019/covid-19 (virus korona).
Skema yang dimaksud adalah pertama, relaksasi dari perbankan dan LPDB KUMKM kepada pinjaman koperasi tersebut. Kedua, skema pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang usahanya terganggu musibah virus Covid-19.
Ketiga, pembebasan pajak koperasi pada objek terkait. Keempat, mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi.
“Saat ini keadaan tidak normal yang kurang menguntungkan bagi siapapun, termasuk bagi pemerintah,” katanya Minggu (30/3/2020).
Rully menunjuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dimana pemilik dan nasabahnya sama. Jadi, kebijakan relaksasi ataupun penangguhan pembayaran ditentukan melalui mekanisme rapat anggota. "Anggotalah yang menetapkan suatu kebijakan itu baik atau tidak bagi koperasi,” jelasnya.
Sementara itu Dirut LPDB KUMKM Supomo menjelaskan LPDB KUKM sudah mulai menghitung atau mengkaji terkait apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. LPDB akan memperhatikan koperasi-koperasi sebagai mitra untuk melakukan relaksasi seperti restrukturisasi terkait masalah penundaan pembayaran.
“Kami sedang memikirkan hal itu kepada mitra-mitra koperasi,” ujarnya, (mam)
