Gemapos.ID (Jakarta)-Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Sukamta, menyatakan kemampuan pemerintah mengatasi corona virus disease 2019/covid-19 (virus korona) diragukan Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Australia.
Karena, sepanjang empat hari terakhir terjadi penambahan 100 lebih kasus per hari. Jadi, sebanyak 1.046 kasus positif Covid-19 yang terdiri dari 87 kasus meninggal dunia dan 47 kasus sembuh. “Jika melihat persentase kematian yang di atas 8 persen," katanya pada Jumat (27/3/2020).
Sejumlah langkah pencegahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terkesan tidak jelas dan terukur secara baik. Hal itu dilihat dari sebaran kasus positif yang mencapai 28 provinsi. “Fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia masih kurang maksimal,” ujarnya.
World Health Organization/WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan World Bank (Bank Dunia) menyebutkan di Indonesia sekitar empat dokter untuk menangani 10.000 pasien. Di samping itu, perbandingan jumlah kasur dengan penduduk yakni 1 banding 1.000 serta perbandingan ketersediaan perawat dan bidan hanya 2 per 1.000 penduduk.
"Perlengkapan standar penanganan korona seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, alat test swab masih jauh dari kapasitas yang dimiliki oleh negara-negara lain seperti Korea Selatan," ujarnya.
Kemampuan Indonesia mendeteksi covid-19 juga rendah dan diragukan terutama mendeteksi kasus berjumlah besar. Kebijakan pemerintah terkait wabah ini juga dinilai tidak pasti.
“Sampai saat ini pemerintah masih ngotot tidak akan melakukan lockdown, namun langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi tidak jelas," ujarnya.
Namun, AS memprediksi lockdown akan dilakukan pemerintah pada suatu waktu. Kondisi ini diantisipasinya dengan meminta semua warganya segera meninggalkan Indonesia,
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS telah memerintahkan kepulangan anggota keluarga pegawai kedutaan besar mereka yang berusia di bawah 21 tahun dari Indonesia pada Rabu (23/3/2020). Anggota keluarga ini meliputi pegawai Kedutaan Besar di Jakarta, USASEAN, Konsulat Jenderal di Surabaya dan Konsulat di Medan.
Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Australia meminta warganya segera meninggalkan Tanah Air melalui laman Smartraveller.gov.au pada Kamis (26/3/2020). Pemerintah Australia menanyakan apakah warganya memiliki dukungan dan akses yang cukup terhadap fasilitas kesehatan yang efektif selama periode yang menantang saat ini.
Pasalnya, banyak layanan tidak akan tersedia mengingat peningkatan kasus saat ini. Padahal, resiko penularan covid-19 meningkat pesat di Indonesia.
Bahkan, penularan ini terjadi secara meluas, termasuk di Bali dan Jakarta yang terkonfirmasi memiliki kasus positif terbesar.
"Jika Anda seorang turis Australia di Bali atau Indonesia secara lebih luas, tinggalkan sekarang. Jangan tunda keberangkatan Anda," tulisnya. (mam)
