Gemapos.ID (Jakarta) - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat yakin penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak akan ditunda oleh pemerintah. Pasalnya, Pemerintah, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memutuskan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 

“Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 hanya menunggu pengesahan peraturan KPU (PKPU),” katanya pada Kamis (10/3/2022). 

Apabila PKPU yang berisi tahapan pemilu sudah disahkan KPU untuk dilaksanakannnya, maka segala aturan yang dibuat setelahnya, termasuk untuk menunda pemilu tidak dapat diberlakukan  lembaga lain.

“Aturan baru yang dibawa ke pengadilan bisa dikatakan tidak sah, karena yang berlaku adalah peraturan yang sekarang, bukan peraturan yang baru diubah. Peraturan baru bisa berlaku mulai Pemilu 2029, sedangkan Pemilu 2024 sudah dimulai 1 Agustus 2022," ucapnya.

Keinginan merubah UUD NRI 1945 untuk menunda Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden dinilai mustahil dilakukan MPR lantaran ini tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Kalau UUD NRI Tahun 1945 hendak diubah, hanya ada dua kemungkinan (persyaratan) itu bisa langsung dinyatakan berlaku, pertama tidak berkaitan dengan keuntungan kepentingan sepihak dan kedua harus ditujukan untuk tujuan jangka panjang, seperti penataan sistem tata negara," jelas Jimly.

Dengan demikian,  Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang disuarkan oleh sejumlah pihak. 

Partai politik (parpol) juga diminta tidak tergantung pada hasil survei terkait dengan elektabilitas, sehingga mereka disarankan fokus mempersiapkan diri untuk menarik simpati rakyat.

"Kalau elektabilitasnya tidak naik berdasarkan survei, jangan minta (pemilu) ditunda. Persiapkan diri saja untuk menarik simpati rakyat sebanyak-banyaknya daripada memunculkan ide isu perpanjangan yang tidak simpatik di mata publik. Itu malah menjauhkan simpati rakyat menjelang pemilu," tuturnya. (ant/mau)