“Jakarta kebanjiran, Bogor angin ngamuk,” kata Benyamin Sueb pada 1970. Artinya, Jakarta memang sudah kebanjiran sejak tahun itu, bahkan ini telah terjadi sejak Indonesia masih dijajah oleh Hindia Belanda.
“So what, gitu loh,” kata anak era 90-an, kalau kita menganggap itu tidak tepat, karena banjir semakin tahun meluas dan memberikan dampak kerusakan, kehilangan pemasukan, harta-benda, hingga nyawa.
Hal ini seharusnya berkurang, sebab kemajuan teknologi bisa mengatasinya. Apalagi, banjir merupakan bencana yang dapat diprediksi dan dapat diantisipasi.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai pengelola sekaligus penanggungjawab suatu wilayah abai terhadap hal itu. Mereka hanya asyik-masyuk dengan proyek yang menghasilkan keuntungan ketimbang proyek penanganan banjir hanya kegiatan layanan masyarakat yang bersifat sosial.
Pemprov juga dianggap sok tahu tidak mau membicarakan persoalan ini kepada pemerintah pusat untuk mencari solusi sekaligus atau pembagian tugas dalam penanganan ini. Kalaupun itu dilakukan ternyata rasa egoisme masih ditonjolkan merasa paling tahu dan paling berwenang melakukannya.
Selain itu pemprov yang satu tidak mau membicarakan ini dengan pemprov lain yang memiliki daerah bersinggungan. Padahal, kejadian di suatu daerah akan berimplikasi kepada daerah lain.
Mudah-mudahan kejadian ini segera disadari berbagai pihak yang berkepentingan atas hal ini. Tidak lupa yang perlu diingat bencana ini harus disadari bukan sepenuhnya dari karma Ilahi, tapi manusia yang lengah terhadap alam, sehingga alam memberikan balasannya. (mam)
