Alvara Research menyebutkan banyak isu yang berkembang di masyarakat belum dapat dijawab oleh berbagai kebijakan yang diterbitkan dalam 100 Pemerintahan Joko Wdodo (Jokowi) dan Maruf Amin.
Hal itu diketahui dari survei yang diselenggarakannya belum lama ini. “Dari sekian banyak kebijakan dan wacana yang diungkapkan oleh pejabat publik hanya beberapa kebijakan saja yang mendapat dukungan masyarakat,” kata Hasanuddin Ali, Chief Executive Officer (CEO) Alvara Research di Jakarta pada Rabu (13/2/2020).
Salah satu kebijakan yang didukung oleh masyarakat, antara lain mengenai pembersihan di BUMN. Hal itu mendapatkan dukungan terbesar dengan tingkat persetujuan sebesar 71%.
Kemudian, kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) dengan tingkat persetujuan sebesar 51,7%. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang mendapat dukungan di bawah 50% seperti program sertifikat pra nikah hanya mendapat dukungan 33,8%.
Berikutnya, isu Presiden dipilih MPR didukung 31,7%, ekspor benih lobster didukung 31,1% dan penghapusan jabatan Eselon III dan IV didukung 30,9%.
Untuk isu presiden menjabat tiga periode dan penghapusan pilkada serentak mendapat dukungan masing-masing 27,7% dan 21,9%. Dukungan masyarakat semakin turun terlihat dari kenaikan iuran BPJS hanya sebesar 7,2%. (mam)
