Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat ini terkait keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan yang ingin mengambilalih paksa kepemimpinan PD.
"Isu tersebut diketahui berdasarkan kesaksian dan testimoni banyak pihak bahwa gerakan tersebut melibatkan pejabat yang secara fungsional berada di lingkaran Presiden Joko Widodo," katanya pada Senin (1/2/2021).
Pengambilalihan kekuasaan PD disampaikan oleh pimpinan dan kader PD di pusat, daerah, dan cabang. Sebanyak lima pelaku dari gerakan tersebut, yakni satu kader PD aktif, satu kader yang sudah tidak aktif selama enam tahun, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari PD.
Kemudian, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu dan satu non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan. "Kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Para pelapor yang mengemukakan kepada AHY merasa tidak nyaman dan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk mengganti Ketum PD.Ajakan ini memaksa dan dilakukan melalu telepon dan pertemuan langsung.
"Mereka berencana untuk mengganti paksa Ketum PD melalui kongres luar biasa (KLB)," paparnya.
Para pelaku yakin bahwa gerakan ini akan sukses karena mendapat dukungan beberapa petinggi negara. Pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam pemilu 2024.
AHY sudah mengetahui hal ini dari bulan lalu, namun awalnya ia merasa ini hanyalah masalah kecil internal. Namun, laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu lalu. "Kami melakukan penyelidikan secara mendalam," tukasnya.
PD akan tetap mempertahankan kedaulatan dan kehirmatannya. Bahkan, AHY akan menempuh jalur yang mengindahkan konstitusi dan undang-undang, prana hukum, dan ikhtiar politik yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, moral, dan etika.
"Partai Demokrat akan menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan," tandasnya. (m4)
