Indonesia Political Opinion (IPO) mengungkapkan kinerja tiga dari empat kementerian koordinator (kemenko) kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai buruk oleh masyarakat. Hal itu didasarkan survei yang dilakukannya pada 10-31 Januari 2020.
“Srotan pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam),” kata Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO di Jakarta pada Sabtu (8/2/2020).
Sebanyak 15% responden menganggap kurang baik kinerja kemenkopolhukam, bahkan 42% responden menganggap ini lebih buruk dibandingkan kementerian sebelumnya. Namun, 24% responden optimistis kemenkopolhukam akan menjadi kemenko yang baik.
Kemudian, 24% responden menilai buruk kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim). Kinerja kurang baik disebutkan 10 responden dan 30% menilainya baik.
Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendapat penilaian buruk dari 30% responden. Berikutnya, 17% responden menilai kinerjanya kurang baik, namun, 29% responden menilai kinerja Kemenko PMK baik.
Sementara itu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) hanya dinilai buruk oleh 12% respinden dan 21% responden menilai kurang baik.
Namun, 41% responden menilai perekonomian Indonesia membaik. “Penilaian terhadap kinerja Kemenko Perekonomian ini bagaikan anomaly, artinya saat kita cek level di masyarakat mungkin banyak informasi yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka sulit,” tegasnya. (mam)
