Gemapos.ID (Jakarta) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkapkan kekecewaaannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang baru ditunjuk kepada Sakti Wahyu Trenggono.
Karena, Sakti bukan orang yang paham dan berpihak terhadap masyarakat bahari selama ini. Sebelumnya, sosok yang diharapkan sebagai Menteri KP yang baru berani mencabut peraturan menteri (permen) yang bermasalah seperti lobster dan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.
“Sebenarnya berani tidak KKP bersikap atas konflik-konflik agraria yang terjadi di pesisir seperti di Pulau Pari, Pulau Sangiang, Pulau Mandalika Lombok,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kiara pada Selasa (22/12/2020).
Sebelumnya, Kiara meminta Menteri KP yang baru harus memenuhi sepuluh syarat. Pertama, dia berkomitmen mencabut berbagai permen yang bermasalah, misalnya ekspor benih lobster.
Kedua, seseorang yang bukan delegasi partai politik (parpol) tidak boleh aktif di parpol. Ketiga, dia bukan dari kalangan perusahaan/pengusaha.
Keempat, dia tidak pernah terlibat dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kelima, seseorang yang memiliki komitmen menyelesaikan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Keenam, dia berani menjalankan mandat Undang-Undsang (UU) Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam. Ketujuh, mendorong pengakuan identitas politik perempuan nelayan di Indonesia.
Kedelapan, seseorang yang berkomitmen untuk menegakkan kebijakan terkait larangan penggunaan alat tangkap yang merusak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) KP No. 71/2016.
Kesembilan, dia tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lainnya. Sepuluh, Menteri KP yang baru harus berani berdiri bersama masyarakat bahari menolak UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja
“Seharusnya menteri KKP baru melihat bagaimana sumber daya perikanan akan digerus habis,” jelasnya. (moc)
