Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyatakan 100 hari Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Mahruf Amin belum bisa mengembangkan industri konstruksi swasta terutama yang tergabung dalam organisasi tersebut.
“Kita belum merasakan sesuatu yang signifikan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) 1 Gapensi, Dandung Sri Harninto di Jakarta pada Kamis (30/1/2020).
Pembangunan infrastruktur belum melibatkan banyak kontraktor swasta terutama anggota Gapensi. Sebanyak 98% anggota organisasi ini merupakan skala kecil dan menengah.
Dandung mengungkapkan kejadian ini sudah berlangsung sejak Jokowi menjabat presiden bersama Jusuf Kalla pada periode 2004-2009. Namun, dia mengakui banyak proyek infrastruktur belum bisa dikerjakan kontraktor swasta akibat tidak memiliki peralatan.
Selain itu kekurangan material dan sumber daya manusia (SDM). "Saya berharap ke depannya peningkatan kapasitas mutu SDM dilakukan. Kemudian keberpihakan terhadap industri nasional juga ditingkatkan,” jelasnya.
Kebijakan ini diiringi dengan pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing, Namun, ini harus tetap dipilih yang tidak mematikan industri lokal.
“Saya berharap pembagian proyek-proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan orientasi atau tujuan harus lebih adil,” tuturnya.
Maksudnya, proyek nasional yang tidak memberikan keuntungan bagi kontraktornya dapat diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebaliknya, ini dapat diberikan kepada kontraktor swasta. “Jangan diadu BUMN dengan swasta karena swasta pasti kalah," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengemukakan kontraktor swasta didorong mengerjakan proyek-proyek infrastruktur nasional. Hal ini dilakukan bagi proyek-proyek infrastruktur bernilai kurang dari Rp100 miliar.
"Sejak 6 November 2019-29 Januari 2020 dari sebanyak 100 paket kontrak atau senilai Rp4,8 triliun yang ditandatangani secara serentak disaksikan Presiden Joko Widodo merupakan kontraktor-kontraktor lokal yang hadir,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (mam)
