Indonesia Belum Merdeka Dalam Arti Sebenarnya
Bahkan, ini kembali dinilai mau disatukan menjadi ekasila yaitu gotong-royong. Padahal, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah memuat dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Penyatuan Pancasila menjadi ekasila juga dikhawatirkan membolehkan suatu organisasi dapat berdiri di Indonesia dengan dasar negara selain Pancasila seperti Komunis. Dengan demikian ini bisa bertentangan dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkesan macan ompong menyikapi persoalan tersebut. Begitupula komponen-komponen negara yang menjunjnng Pancasila selama ini. Kemerdekaan nyata yang belum dinikmati Indonesia ketika negara-negara tetangga masih masuk wilayah Indonesia tanpa ijin untuk merampok kekayaan laut seperti Malaysia, Vietnam, dan China. TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak dapat bersikap tegas tidak hanya akibat kekurangan persenjataan lantaran mereka didukung oleh tentara yang bersangkuran. Namun, diplomasi luar negeri Indonesia lemah lantaran Indonesia hanya menyampaikan nota protes tanpa desakan lain seperti pemutusan kerjasama ekonomi bahkan diplomatik. Hal ini terjadi akibat perdagangan dan investasi Indonesia tergantung kepada mereka. Sebenarnya, penjarahan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dengan ijin juga masih terjadi di Indonesia ketika banyak ijin pertambangan yang meraup keuntungan, tapi pembayaran pajak yang dilakukannya masih kecil. Kemerdekaan juga belum diniknati rakyat saat pemberian bantuan sosial (bansos) dilakukan tidak adil dan transparan. Maksudnya, masyarakat miskin yang pantas memperolehnya, tapi ini kalah dengan masyarakat mampu yang menerimanya. Dengan begitu pemerintah terkesan tidak transparan memberikan bansos. Hal ini terjadi tidak hanya akibat masih terjadi penyelewengan, tapi data yang dipegangnya tidak akurat. Demikian sekelumit kemerdekaan yang belum terjadi di negeri ini, semoga pemerintah bisa menyadari dan mewujudkan arti kemerdekaan sebenarnya. Salam. (mam)