Gemapos.ID (Jakarta) - Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai (KRPD) melaksanakan Dialog Publik dengan tema "Menerawang Indonesia Pasca Pemilu 2024", di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (13/02/2024).

Dalam dialog tersebut turut dihadiri dua narasumber, yakni Akademisi Pascasarjana Ubhara, Dr. Jayus, SH. MHum dan Tias Satio Adhitama, MA, Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sekretaris KRPD, Samsudin mengatakan bahwa dialog publik merupakan ruang konsolidasi gagasan untuk mendorong agar pemilu dapat berjalan dengan lancar dan damai sehingga melahirkan kualitas demokrasi yang baik. Pelaksanaan pemilu yang adil, jujur dan demokratis, kata dia, akan menghasilkan estafet kepemimpinan yang benar-benar di kehendaki oleh rakyat.

"Tanggung jawab kita adalah menjaga agar pemilu dapat terlaksana dan berjalan baik, lancar, jujur adil dan demokratis sehingga melahirkan kualitas demokrasi yang sehat bagi perkembangan demokrasi kita," kata Samsudin.

Lebih lanjut, dia mengatakan agar pemilu ini mengedepankan persatuan dan kepentingan nasional diatas segalanya. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak boleh menyebabkan polarisasi ataupun perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

"Situasi dunia global dalam keadaan yang tidak stabil, konflik Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, Tiongkok dan Taiwan. Keadaan ini akan turut mempengaruhi situasi ekonomi politik nasional. Oleh karena itu, pemilu ini harus dijadikan ruang untuk memperkuat persatuan nasional sehingga dapat menghadapi tantangan dunia global," kata dia.

Sementara itu, Dr. Jayus, SH, MHum mengatakan Indonesia butuh pemimpin visioner yang mampu melihat kejadian masa depan. Pemimpin harus hadir mengarahkan bangsa ini ke arah yang lebih baik dan maju di masa depan, ungkapnya.

"Indonesia ini butuh pemimpin yang visioner yang bisa melihat kejadian masa depan. Dengan karakter pemimpin semacam itu, bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju," kata Jayus.

Lebih lanjut, Dia mengatakan bahwa arah pembangunan bangsa ini harus diletakkan pada cita-cita kemerdekaan sesuai dengan amanat Undang-undang. Amanat itu , kata dia, terletak pada alinea ke empat undang-undang dasar 1945.

"Pemilu harus dikembalikan kepada rohnya, sistem yang baik, dan arah pembangunannya pun harus berdasarkan pada undang-undang. Ada dalam alinea ke empat. Pemilu yang tidak merujuk pada undang-undang itu maka akhirnya tidak akan terarah," kata dia.

Selain itu, Tias Satrio Adhitama, M.A mengatakan Indonesia butuh  kepemimpinan yang efektif dan berani. Mampu memaknai dan menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita butuh pemimpin yang efektif dan berani, serta paham nilai-nilai Pancasila sehingga dalam menjalankan roda kepemimpinan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat," kata Tias.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemimpin ke depan harus mampu mengayomi dan merangkul semua kalangan. Tantangan dan persoalan bangsa ini masih banyak, mulai dari kemiskinan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, pemimpin ke depan harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini secara menyeluruh, ungkapnya. (ns)