Gemapos.ID (Jakarta) - Mahfud Md telah memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam sudah sangat bulat. Dirniya menyatakan siap menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Joko Widodo, yang direncakan hari ini, Kamis (1/2/2024). Beberapa menteri lain dalam pemerintahan Jokowi dikabarkan sempat berencana menempuh jalur yang sama. Situasi dalam rapat kabinet dianggap ‘dingin’ atau tidak nyaman, tak seperti sebelum Pilpres 2024.

“Hari ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke Presiden langsung. Surat ini akan saya sampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu Presiden. Supaya, begitu ketemu, langsung saya sampaikan,” ujar Mahfud di depan Pura Ulundanu Tirta Gangga, Lampung, Rabu (31/1/2024) kemarin.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri menyebut perlu timing yang pas untuk mundur. Mahfud menjelaskan terkait penentuan momentum pengunduran diri yang dimaksud berkaitan dengan situasi dan hasil pembicaraan dengan berbagai pihak. Mahfud menyebutkan pembicaraan dilakukan dengan Ganjar, Partai pengusung Hingga pihak Istana Negara.

"Momentum itu apa? yaitu satu, momen dan situasi yang tepat dan itu harus disusun melaui pembicaraan- pembicaraan saya dengan pak Ganjar, dengan partai pengusung. Kemudian dengan Istana juga," ucap Mahfud.

Dirinya juga menilai pengunduran dirinya penting dengan mempersiapkan dan memastikan tahapan dan prosesnya sesuai dengan etika.

“Saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Maka saya tidak akan tinggal glanggang colong playu (kabur begitu saja). Kamis kami tiba di Jakarta, mudah-mudahan bisa segera bertemu (Presiden Jokowi). Saya akan pamit dengan penuh hormat kepada beliau (Jokowi). Saya akan melaporkan: Saya sudah selesai,” ujarnya Mahfud.

Mahfud menyatakan keinginannya mundur sejak pekan lalu. Dalam acara Tabrak Prof! pada Selasa, 23 Januari 2024, di Semarang, Jawa Tengah, Mahfud menyampaikan soal kegerahannya melihat menteri lain menggunakan jabatan untuk kepentingan kampanye pilpres. Selain itu, ia ingin leluasa mengkritik pemerintah saat berkampanye.

"Agar lebih leluasa membuka data, sehingga lebih etis saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," ujar Mahfud.

Respon Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait Mahfud Md segera mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Jokowi menghargai keputusan tersebut.

"Itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi dalam keterangan pers, di sela kunjungan kerjanya, di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024) dikutip dari detikNews

Jokowi lalu menjawab suasana kabinet terkait keputusan Mahfud. Jokowi menekankan kabinet tetap solid.

"Sangat solid," ucapnya.

TKN nilai itu hak personal dan harapkan bukan motif elektoral

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran akhirnya angkat bicara mengenai isu Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengemukakan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tetap akan berjalan seperti biasanya meskipun Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam. Menurut Muzani, isu Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam tersebut sudah lama beredar.

"Kita sudah dengar isu Pak Mahfud MD mundur dari beberapa minggu lalu, selanjutnya kan pemerintahan tetap akan berjalan seperti sedia kala,” tuturnya di Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Kendati demikian, Muzani mengatakan bahwa dirinya tetap akan menghormati keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam. Menurutnya, Mahfud MD memiliki hak penuh atas dirinya sendiri dan membuat keputusan apapun.

“Tentu itu kan hak pribadi Pak Mahfud MD ya, sepenuhnya kami akan menghormati atas keputusan tersebut,” katanya.

Selain Itu PAN turut berkomentar dan berharap mundurnya Mahfud disertai dengan sikap dan hati yang bijak.

"Jika Pak Mahfud Md mundur dari Menko Polhukam, itu adalah hak politik personal. Setiap orang bebas menentukan hak politiknya masing-masing. Tetapi saya berharap agar alasan mundur Pak Mahfud itu hendaknya disertai dengan sikap dan hati yang bijak," kata Waketum PAN, Viva Yoga, kepada wartawan, Rabu (31/1/2024) malam.

Viva berharap mundurnya Mahfud bukan merupakan motif elektoral. Jangan sampai, kata Viva, mundurnya Mahfud demi mendeskriditkan pemerintah untuk kepentingan elektoral.

"Tidak dijadikan sebagai bagian dari motif elektoral. Dalam arti untuk kebutuhan dan kepentingan elektoral dengan narasi yang mendiskreditkan pemerintah atau menyudutkan kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya. (ns)