Gemapos.ID (Jakarta) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet Tahun 2024 kepada Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet (Setkab), Farid Utomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Setkab.

Penyerahan dilakukan di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (11/1/2024) siang.

Dalam kesempatan itu, Seskab mengapresiasi seluruh capaian yang diraih Sekretariat Kabinet dalam mendukung presiden dan wakil presiden dalam pengelolaan kabinet pemerintahan serta memberikan layanan kepada masyarakat.

“Saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerja bersama kita yang dari waktu ke waktu performance kita selalu meningkat, termasuk prestasi di bidang keterbukaan publik, akuntansi pemerintahan, dan sebagainya,” kata Pramono Anung seperti dikutip gemapos di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

Lebih lanjut, Seskab mengingatkan jajarannya untuk tetap bekerja secara profesional dalam menghadapi tahun politik di 2024 ini.

“Mudah-mudahan tahun baru 2024 ini membawa berkah kepada kita semua, kerja kita semakin baik, semakin solid, hubungan kekeluargaan kita semakin akrab, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi presiden dan wakil presiden walaupun dalam suasana tahun politik,” tegasnya.

Pada tahun 2024, Setkab memperoleh alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp351 miliar. Pramono meminta agar anggaran tersebut dipergunakan sebaik-baiknya untuk  memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam pengelolaan kabinet pemerintahan.

“Distribusikan anggaran ini secara sebaik-baiknya dan memberikan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi layanan kita kepada presiden, wakil presiden, dan tentunya bagi performance dari Sekretariat Kabinet,” ujarnya.

Selain itu, Seskab juga mengingatkan jajarannya untuk melakukan pengelolaan anggaran dengan baik dan akuntabel. Menurut Pramono, selama sembilan tahun kepemimpinannya Setkab selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Itu menunjukkan bahwa kinerja, cara kerja kita baik dan sangat profesional,” imbuhnya. (aj/*)