Gemapos.ID (Jakarta) - Pemerintah terus berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dilakukannya subsidi ongkos angkutan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan kelancaran distribusi selama arus pergerakan lalu lintas Nataru bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi harga barang bahan pokok (bapok).

Khusus komoditas yang berasal dari impor, Kemendag juga me­mastikan manajemen importasi yang tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan koordinasi yang dilakukan antar Kementerian/Lembaga terkait.

“Subsidi ongkos angkut, khususnya dilakukan pada ko­moditas bawang merah dan cabe yang saat ini panennya masih sporadis di sentra tertentu,” kata Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/12/2023).

Menurutnya, komoditas cabe mengalami tren penurunan harga di berbagai pasar eceran seiring panen yang mulai berlangsung di sentra produksi.

Soal distribusi kebutuhan pokok selama Nataru, Kemendag mengin­tensifkan distribusi melalui program gerai maritim untuk wilayah Indonesia Timur, serta melakukan pengawasan distribusi barang ke­butuhan pokok dengan melibatkan Satuan Tugas Pangan. Upaya ini untuk mencegah upaya spekulasi/penimbunan oleh oknum pelaku usaha men­jelang dan selama Nataru.

“Kata kuncinya adalah kerja sama dan kolaborasi. Serta bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah jamin harga dan pasokan bapok terkendali, sehingga masyarakat dapat tersenyum,” tegasnya.

Dari sisi kestabilan harga dan stok pangan, Kemendag mengin­tensifkan pemantauan ketersedi­aan pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok pada 679 pasar di 503 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kemudian, mendorong pro­dusen minyak goreng memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dengan proporsi Minyakita sebesar 40 persen. Langkah ini untuk memastikan kecukupan dan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri pada periode Nataru.

Kemendag juga bekerja sama dengan Bapanas dan Bulog mengakselerasi pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan gera­kan pangan murah di berbagai wilayah di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengung­kapkan, berdasarkan data dari beberapa daerah, ketersediaan pangan diprediksi cukup. Me­mang ada beberapa daerah terk­endala distribusi seperti cuaca, kondisi ombak dan masalah luar negeri. Namun itu salah satu dari dinamika yang solusinya harus dicari bersama.

Tito mengatakan, Pemda terus me­monitor ke pasar-pasar, ke dis­tributor, untuk mengecek apakah stok bapok cukup atau tidak. Menurutnya, ada dua hal yang diperiksa, yakni barangnya dan harga. Kalau barangnya cukup, diperiksa lagi distribusinya.

Setelah itu, harganya. Karena kalau ketersediaan barangnya cukup, maka harganya akan turun. Ini mekanisme pasar. “Harus cepat intervensi ketika terjadi kekurangan pangan, su­plai atau kenaikan harga komod­itas tertentu. Cek betul. Ibarat penyakit, dokter mendiag-nosa apa masalahnya,” ujarnya.

Tito juga mengingatkan agar kepala daerah lebih serius me­nangani inflasi. Karena ini salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah.

 “Jangan sampai tiga kali berturut-turut inflasinya tidak terkendali,” ingatnya. (ns)