Gemapos.ID (Jakarta) -  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi  menyampaikan bahwa peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember, menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Peringatan Hakordia 2023 bertema “Integritas Meningkat, Konektivitas Melaju Cepat”, yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

“Semangat kita untuk menghubungkan Indonesia melalui kerja nyata membangun infrastruktur transportasi, harus diiringi dengan komitmen menjaga nilai integritas dan kejujuran,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).

Menhub Budi mengatakan, jika nilai integritas ASN Kemenhub rendah, maka dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

“Untuk itu mari kita terus meningkatkan kinerja dengan integritas, serta berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Hal ini Ini akan berkontribusi positif terhadap kepercayaan publik dan reputasi Kemenhub,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menhub berharap kolaborasi antara Itjen Kemenhub sebagai pengawas internal dengan seluruh unit kerja pusat dan daerah, maupun sinergi dengan lembaga negara terkait pengawasan, dapat terus ditingkatkan untuk mencegah praktik-praktik korupsi.

"Pendidikan anti korupsi juga sudah harus mulai diajarkan kepada para taruna/taruni sekolah-sekolah transportasi yang berada di bawah pengelolaan BPSDM sebagai upaya menanamkan kesadaran perilaku anti korupsi sejak dini," imbuh Budi Karya.

Pada kesempatan yang sama, Zainal Mochtar, Akademisi Pakar Hukum Tata Negara dan Pegiat Anti Korupsi menyampaikan, praktik koruptif di Indonesia tidak lepas dari masalah integritas. Oleh karena itu, setiap masyarakat khususnya para pejabat publik perlu membangun integritas secara terus menerus.

"Integritas dibangun dalam sebuah proses yang panjang. Bukan hanya sifatnya personal, tetapi juga struktural. Dan itu dibangun dari kepemimpinan yang dapat memberikan contoh yang baik," tutur Zainal.

Di samping itu, Zainal menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja kolektif dan bertahap.

"Karena jika tidak dilakukan kolektif dan waktunya diburu-buru, maka tidak terbangun secara sistem, sehingga setiap tahunnya selalu timbul masalah yang sama," tambah Zainal.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha menjelaskan, peringatan Hakordia tahun ini dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Diantaranya yaitu melalui penandatanganan MoU/Kerjasama antara Kemenhub dan LPSK, PPATK, serta Ombudsman RI.

Selain itu, momen ini dimanfaatkan juga untuk mengapresiasi unit kerja pusat dan daerah yang telah menunjukkan komitmennya untuk memerangi praktik korupsi. Yaitu melalui pemberian penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kategori pelaporan unit pengendalian gratifikasi terbaik, yang diraih oleh UPP Kelas III Senayang, UPBU Kelas I Haluoleo Kendari, dan BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Serta kategori penyelesaian tindak lanjut hasil audit terbaik tahun 2022, yang diraih KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang, Poltek Trans SDP Palembang, dan UPBU Kelas III Kepi.

Dalam kegiatan ini, Itjen Kemenhub juga meluncurkan Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIAGA) dan menggelar sejumlah perlombaan bertema anti korupsi seperti: lomba cipta jingle, foto dan Tiktok, dan talkshow. (ns)