Gemapos.ID (Jakarta)- Kantor Staf Presiden dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji akan bekerja sama untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perdagangan karbon (carbon trading).

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

“KSP dan OJK sepakat mengawal dan menindaklanjuti lima arahan Presiden, yentunya dengan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Lima pengarahan dari Jokowi soal perdagangan karbon adalah, pertama, potensi karbon harus menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kedua, dia meminta perdagangan karbon di Indonesia harus mengacu pada standar karbon internasional. Ketiga, Jokowi menekankan pentingnya memanfaatkan tekonologi untuk transaksi karbon yang efektif dan efisien.

Keempat, perlu menetapkan target dan jadwal, baik untuk pasar karbon dalam negeri maupun internasional. Sedangkan di poin kelima, Presiden Jokowi adanya pengaturan dan fasilitas pasar karbon sukarela sesuai dengan praktik internasional tanpa mengganggu pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Moeldoko mengapresiasi kolaborasi OJK dan kementerian/lembaga nonkementerian terkait yang sudah bergerak cepat meluncurkan bursa karbon.

Ia berharap OJK sebagai otoritas keuangan yang menuangi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank dapat meningkatkan pembiayaan kepada pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem energi dan ekonomi hijau seperti kendaraan listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Panas Bumi dan pengguna produk energi hijau lainnya.

“Ini penting untuk mendorong transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan,” ujar dia.

Sementara itu, Siregar menyampaikan sejak perdagangan perdana bursa karbon hingga data 10 Oktober 2023, telah terjadi perdagangan karbon dalam bentuk Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) seri Indonesia Technology Based Solution sebanyak 459.967 ton CO2e, dengan total nilai Rp29,2 Miliar.

“Pembeli berasal dari sektor industri, pasar modal, dan perbankan,” ujarnya.

Selain soal perdagangan karbon, dalam pertemuan ini juga dibahas tentang isu pinjaman online (pinjol). Saat ini OJK sedang mengkaji regulasi terkait suku bunga dan biaya administrasi pinjol agar dapat memberikan persaingan yang sehat, adil, baik bagi peminjam maupun para pemodal dan pemilik platform pinjol.(ap)