Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sektor kesehatan adalah salah satu prioritas utama pembangunan Provinsi Bali yang terangkum dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dalam visi tersebut, pemprov ini menuju kepada kesejahteraan sekala dan niskala, rohaniah dan batiniah.
“Kesehatan merupakan bagan penting dalam penjabaran visi tersebut,” katanya di sela Puncak HUT ke-60 RSUP Sanglah, di Aula Werkudara, RSUP Sanglah Denpasar pada Senin (30/12/2019).
Wayan meneruskan kesehatan merupakan sektor yang harus digarap secara serius dan penuh komitmen. Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat kita.
“Jadi harus dijalankan dengan kebijakan dan regulasi yang memadai, dipandang secara komprehensif dan bertahap dalam menatanya di Bali,” ujarnya.
Penataan tersebut antara lain mencakup peningkatan sarana infratruktur, fasilitas hingga SDM dan sistem layanan. “Saya rasa tidak susah selama ada komitmen bersama,” tegasnya.
Ke depan sistem kesehatan di Bali, ujar Wayan, akan menerapkan sistem yang terintegrasi. Hal ini didukung aplikasi daring dan data base riwayat kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan.
Semua warga akan punya riwayat kesehatan masing-masing dan akan dengan mudah dicek oleh Puskesmas, cukup lewat aplikasi online saja.
“Warga juga akan dengan mudah memilih fasilitas kesehatan hingga dokter yang ingin dirujuk,” jelasnya.
Sistem tersebut akan terangkum dalam Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Ini pengejewantahan Satu Pulau, Satu Pola dan Satu Tata Kelola.
“Puskesmas kita dorong untuk punya infrastruktur memadai, punya kamar rawat inap hingga sekelas rumah sakit pratama,” tuturnya.
Wayan mengungkapkan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengedepankan pengobatan tradisional yang bersumber dari Usadha Bali. Ini didorong untuk menjadi industri berbasis kearifan lokal kita.
“Dengan kontrol dan standarisasi yang baik, saya yakin kita bisa mengalahkan China dalam industri obat herbal,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memuji visi Provinsi Bali di bidang kesehatan yang dinilai sudah sangat menjiwai semangat Universal Health Coverage (UHC). Hal ini telah dikampanyekan pemerintah.
“Intinya pelayanan kesehatan berdasar kepada akses kesehatan, bukan pada peserta. Kebijakan yang kurang benar dan tidak berdampak pada masyarakat akan kita koreksi. Usulan Bapak Gubernur akan segera kita kaji dan putuskan,” jelasnya.
Dia akan mengupayakan Bali untuk mendapatkan peralatan-peralatan diagnosis paling canggih. Hal itu akan dimulai dari RSUP Sanglah.
Agus pun memuji usaha Pemprov Bali mempromosikan pengobatan tradisional berbasis herbal sebagai Traditional Balinese Medicine (TBM). Langkah ini akan memacu pertumbuhan wisata kesehatan di Bali.
“Orang-orang kaya dari seluruh dunia akan mengunjungi Bali untuk memperoleh layanan kesehatan ini,” ucapnya.
Pada kesempatan ini hadir Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Bambang Wibowo dan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, dr. I Wayan Sudana. Kemudian, Dekan Fakultas Kedokteran Unud dr I Ketut Suyasa, dan Direktur BPD Bali I Nyoman Sudharma. (mam)
