Gerindra Siap Bantu Masalah Legalitas PMI di Malaysia
Gemapos.ID (Jakarta) - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan siap membantu penyelesaian masalah legalitas pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terkait dengan pembuatan paspor.
Menurut dia, negara memang sudah sepatutnya menuntaskan persoalan yang dihadapi oleh para pejuang devisa itu.
Hal tersebut disampaikan Muzani saat menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia di Malaysia yang dihadiri pula oleh anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah.
Dalam kesempatan itu, Muzani mendengarkan keluhan dari para WNI yang bekerja di Malaysia. Salah satu WNI yang juga PMI di Malaysia Hasyim Said menyampaikan salah satu masalah yang dihadapi PMI di Malaysia adalah pembuatan paspor.
Ia mengatakan KBRI Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia. Padahal, menurut dia, semestinya KBRI mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal agar keberadaan dan legalitas mereka dapat terjamin selama bekerja di Malaysia.
"Masalah hari-hari yang kami hadapi saat ini adalah sulitnya pembuatan paspor, Pak. Harapan saya, saya ingin lebih dipermudah pembuatan paspor di KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang, dan KJRI Johor. Pembuatan paspor kami sangat lambat, Pak. Ini adalah suara masyarakat Indonesia yang ada di Malasyia," ujar Hasyim.
Ia lantas meminta bantuan Muzani menyampaikan persoalan itu kepada Pemerintah Indonesia. Berikutnya, Muzani juga mendapatkan laporan bahwa biaya pembuatan paspor bagi PMI di Malaysia jauh dari harga resmi.
Oleh karena itu, dia meminta KBRI dan KJRI di Malaysia ada untuk membantu seluruh WNI yang ada di Malaysia.
"Saya Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, anggota Komisi II DPR RI meminta dengan hormat agar KBRI dan KJRI di Malaysia ada untuk membantu seluruh WNI yang ada di Malaysia. Yang legal dibantu, yang belum legal dibantu, jangan dipersulit," ujarnya.
Senada dengan Muzani, Himmatul Aliyah juga berharap KBRI Malaysia mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia. (rk)
