Gemapos.ID (Jakarta) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah mengumumkan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton dari India. Keputusan ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi dampak El Nino yang dapat mengurangi pasokan beras di Tanah Air.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa pengadaan beras ini dilakukan sebagai tindakan proaktif pemerintah dalam menghadapi kemungkinan kemungkinan terburuk akibat perubahan cuaca yang dapat mengganggu produksi beras.

"Beras kita memang harus ambil walaupun kadang-kadang tidak populer, ambil inisatif. Kalau El Nino berat harganya kita enggak boleh beras kurang. Oleh karena itu saya sudah (tandatangani) Momerandum of Understanding atau nota kesepahamanan dengan India 1 juta ton sewaktu-waktu bisa beli. Government to Government kita sudah pesan 1 juta ton," ujar Mendag Zulhas, dikutip dari Kompas, Kamis (15/6/2023).

Zulkifli juga menegaskan bahwa rencana impor ini berbeda dengan penugasan sebelumnya yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang tahun 2023. Meski impor belum dilakukan, namun MoU Government to Government (GtoG) sudah terjalin. Jika dibutuhkan, impor beras tersebut dapat dilakukan.

"Iya, iya diluar, ini baru MoU untuk harga tetap barang ada tapi belum kita beli tapi sudah ada MoU GtoG, tahun ini kalau butuh bisa beli. Barangnya sudah ada," ungkap Zulhas.

Sebelumnya, Perum Bulog sudah mendapat penugasan dari Bapanas untuk mengimpor 2 juta ton beras. Surat Penugasan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Panas, Arief Prasetyo, pada tanggal 24 Maret 2023. Impor beras tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Namun, saat ini yang menjadi prioritas adalah impor sebanyak 500.000 ton beras.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, menjelaskan bahwa penugasan impor 2 juta ton beras tersebut merupakan alokasi untuk sepanjang tahun 2023. Impor akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi produksi beras dalam negeri.

“Ini merupakan alokasi penugasan. Artinya, penugasan tersebut diberikan untuk satu tahun, namun tidak berarti harus mengimpor seluruh jumlah 2 juta ton secara sekaligus,” ujar Budi Waseso, Senin (27/3/2023).(da)