Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi fluktuasi harga komoditas menjadi tantangan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2023. 

"PNBP cukup fluktuatif dan sulit dikendalikan apabila kita menghadapi fluktuasi harga komoditas," kata Dirjen qqAnggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di Jakarta pada Rabu (15/2/2023).

Saat ini harga minyak, mineral dan batu bara (minerba), serta minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sudah mulai menurun saat ini.

Tantangan lainnya di sektor hulu migas saat tren perubahan terhadap pengembangan energi terbarukan.

Kemudian, ancaman krisis ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina, dan inovasi layanan berbasis teknologi dan informasi (TI).

Kemenkeu akan melakukan rencana aksi untuk mengejar target PNBP tahun 2023 sebesar Rp441,39 triliun.

Langkah ini akan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

Namun, ini tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak lupa tetap menjaga profitabilitas, persepsi investor, regulasi dan perjanjian, serta tetap mendorong efisiensi dan perbaikan kinerja.

Hal lainnya adalah melakukan penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan TI, dan peningkatan pengawasan serta kepatuhan.

Program bersama dilakukan melalui analisis bersama, proses bisnis bersama, dan audit bersama, serta peningkatan inovasi layanan dengan berbasis Teknologi Informasi (TI).

PNBP ditargetkan dari berbagai hal meliputi empat pos anggaran, yakni penerimaan SDA sebesar Rp195,98 triliun.

Kemudian, kekayaan negara yang dipisahkan senilai Rp49,1 triliun, PNBP lainnya sebanyak Rp113,3 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp83,02 triliun.

Penerimaan SDA terdiri dari migas senilai Rp131,17 triliun dan nonmigas sebesar Rp64,81 triliun. 

Nonmigas meliputi minerba sebesar pRp54,03 triliun, kehutanan sebesar Rp5,16 triliun, perikanan sebesar Rp3,5 triliun, serta panas bumi sebesar Rp2,11 triliun.

Isa memperkirakan realisasi penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan akan melewati target pada tahun ini.

Langkahnya, dengan kinerja BUMN yang telah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).

"Ini menjadi perhatian kita semua agar PMN yang diberikan kepada BUMN bisa lebih tepat sasaran," tuturnya. (ant/mam)