Gemapos.ID (Surabaya) - Pengembangan dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh Mensos Juliari Peter Batubara bisa ditelusuri sampai daerah lain penerima bansos. Hal ini ternasuk Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
"Bukti-bukti yang dimiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari pak Juliari Batubara," kata Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Minggu (6/12/2020).
Mensos Juliari Peter Batubara, Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat menghadiri peluncuran penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap VII di Kantor Pos Kebon Rejo, Kota Surabaya pada 7 Oktober 2020.
Juliari bersama Risma menuju Kantor Kecamatan Gayungan Surabaya dalam rangka peluncuran Bantuan Sosial Beras (BSB). Target atau penerima adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Cipto meneruskan jika sumbangan yang diterima Surabaya terdapat unsur merugikan negara, maka pihak-pihak terkait harus menghadapi kasus hukum. Sebab, ini masuk unsur medepeleker atau korupsi berjamaah.
"Kalau masyarakat sebagai penerima PKH tidak bisa ditersangkakan, tapi kalau institusi seperti Pemkot dan wali kota, bisa masuk dalam medepeleker atau turut ikut serta," ujarnya.
Bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan disalahgunakan lantaran waktunya bersamaan dengan Pilkada Surabaya.
Penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non-tunai yang pendampingnya di setiap kecamatan. Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung.
"Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut oleh partai tertentu dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah mensos berasal dari partai itu," ujarnya.
KPK mengamankan sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) program bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/12/2020) malam hingga Sabtu (5/12/2020) dini hari.
Perkara ini diduga menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) lantaran menunjuk langsung para tersangka sebagai pelaksana proyek bansos tersebut.
"JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan," papar Ketua KPK Firli Bahuri. (din)
