Gemapos.ID (Jakarta) - Gerakan Pemuda Jayapura menilai Lukas Enembe bukan kepala suku besar di Papua sebagaimana klaim sekelompok orang. Apalagi, banyak suku di wilayah ni yang memiliki memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.

"Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh," kata Ketua Gerakan Pemuda Jayapura Jack Puraro pada Jumat (7/10/2022). 

Dewan Adat di Tanah Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi. Dewan ini tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai kepala suku di Papua, atau mengangkat Lukas Enembe sebagai kepala suku.

"Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai kepala suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Akan tetapi, kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi," ujarnya.

Dengan begitu Jack Puraro meminya semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini bahwa Papua ini memiliki satu kepala suku besar seperti Lukas Enembe.

Apalagi, opini seperti itu sengaja dibangun untuk jadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk bentengi Lukas Enembe yang diduga bangkang panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masyarakat yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe dinilai memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe.

Jadi, mereka diharapkan tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas Enembe tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi.

"Saya tahu kondisi Bapak Lukas hari ini masih sakit sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Saya berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapa pun boleh tinggal di Papua," ujarnya. 

Jack Puraro berharap Lukas Enembe mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga permasalahan kasus korupsi segera selesai dan masyarakat bisa tenang.

"Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapa pun kita, masyarakat yang hidup di Republik Indonesia ini, tidak ada yang kebal hukum," ucapnya. 

Lukas Enembe diyakini sangat siap menghadapi proses hukum, tetapi kemungkinan masukan-masukan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.

Masyarakat Papua diminta waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi provokasi sehingga membuat suasana di Papua tidak kondusif.

Kuasa hukum Lukas Enembe diminta tidak terlalu frontal dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.

Dia diharapkan lebih fokus menyiapkan dokumen-dokumen, data-data, dan bukti-bukti, serta terus berkoordinasi dengan KPK sehingga situasi tersebut bisa mereda. (ant/mau)