Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Hukum dan HAM) Kemenkumham gelar pencanangan Zona Integritas Wilayah Besas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Pada Acara tersebut dilakukan penandatanganan piagam zona integritas dan deklarasi janji kinerja para pegawai BPSDM Hukum yang disaksikan Oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham dan Ketua Ombudsman serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenkumham.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan bahwa BPSDM pencanangan zona integritas ini harus dilakukan dengan semangat yang luar biasa, karena ini merupakan bagian yang menjadi kunci Kemenkumham menjadi lebih maju. Menurutnya, ada hal yang harus dibangun dalam bekerja di Kemenkumham, karena mendapatkan nilai WBK/WBBM tidaklah mudah, ”Ini bukan hanya pencangan yang berupa seremonial saja, Tahun ini harus dapat, Kalau tidak dapat tahun ini, jangan bekerja di BPSDM”, Tegas Bambang Rantam saat memberi pengarahan di Auditorium Gedung BPSDM Hukum dan HAM Cinere, Rabu (12/2/2020).
Selain itu Bambang Rantam menegaskan bahwa BPSDM adalah tempat pedidikan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia khususnya di Kemenkumham, “Ini tegas saya katakan karena disini merupakan dunia pendidikan, kawah candradimuka, malu kalau tidak dapat Zona Intergitas, malu kalau tidak dapat satker WBK karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.” Tegasnya.
Kemenkumham harus membangun kepercayaan, beberapa yang ingin diwujudkan diantaranya adalah membangun Satuan Kerja (Satker) yang bebas dari korupsi, menjaga laporan keuangan menjadi tetap WTP, optimalisasi jabatan fungsional tertentu agar mempunyai kompetensi yang tinggi. Semuanya besumber dari ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang dikelola BPSDM.
Laporan keuangan kemenkumham yang sudah empat tahun berturut-turut mendapat predikat WTP merupakan kepercayaan yang sudah terbukti. Dan sekarang kemenkumham tengah membangun satker-satker WBK/WBBM. Sekjen Kemenkumham berharap Pencanangan Zona Integritas yang dilaksanakan hari ini merupakan tanggung jawab yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh.
Sementara itu, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai Mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BPSDM Kemenkumham dan berharap trust itu dari public, trust yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar kita mendapat predikat, bukan hanya sekedar kita mendapat penghargaan, bukanhanya sekedar menaikan tunjangan kinerja kita, dan pada akhirnya tentu saja bagaimana birokrasi ini bermanfaat bagi masyarakat kita. “Apa yang dilakukan pada hari ini adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sebenarnya.dan butuh proses, penerapan teknologi adalah salah satu upaya kita untuk memperbaiki birokrasi kita” Ucap Ketua Ombudsman.(AAN)
