Jokowi-Maruf Klaim Tidak Abaikan Janji
Kemudian, melakukan ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental Selain itu mendirikan sekolah vokasi. “Orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi,” paparnya. Tidak ketinggalan penciptaan ekosistem lapangan kerja harus membuatnya kian berdaya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia. Berikutnya, infrastruktur dan energi mengalami penundaan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah akan mengejar pembangunan ini minimal sebesar 70% sebagai standar minimal global "Kebijakan energi berkeadilan tetap menjadi perhatian utama. Di mana setiap masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap energi," tukasnya. Untuk transformasi ekonomi perlu dilakukan pemerintah guna mengatasi pencapaian pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 5,3% akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak pemutusan hubungan kerja bagi 3,5 juta pekerja “Angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan," jelasnya. Pemerintah mengklaim membuat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) diklaim guna menyederhanakan perizinan. Kebijakan ini sekaligus melakukan reformasi birokrasi dan regulasi. Selain itu dilakukan penyederhanan struktur organisasi menjadi fungsional sesuai kompetensi. Pemerintah Joko Widodo dan Maruf Amin mencapai Indonesiasentris dengan pembangunan segala sektor di pelosok tanah air. Kebijakan ini diharapkan mewujudkan keadilan yang merata. "Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama,” lanjutnya. (adm)