Gemapos.ID (Virginia) - Pemerintah Indonesia menepis spekulasi yang menyebut Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel.
"Normalisasi hubungan Uni Emirates Arab (UEA)-Israel dan Bahrain-Israel tidak akan merubah posisi Indonesia tentang Palestina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah.
Sebelumnya, beberapa negara telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel seperti UEA dan Bahrain dan mendapat kecaman dari Turki.
Meski demikian Indonesia tidak setuju dengan normalisasi tersebut, Indonesia tidak melakukan kecaman terhadap dua negara tersebut.
Indonesia menganggap kedua negara tersebut memberi ruang bagi negara terkait untuk bernogosiasi dan mengubah pendekatan untuk konflik Israel-Palestina.
"Namun, efektivitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinya," lanjutnya.
Sementara itu Sidang Majelis PBB akan digelar pada September manti melalui virtual yang berbeda dengan sebelumnya yang selalu menghadirkan para kepala negara kepala pemerintah di markas PBB di New York.
Hal ini tidak merubah konsistensi Indonesia untuk mengangkat isu Palestina dalam sidang PBB dan dipastikan akan iau ini di angkat lagi pada sidang virtual mendatang.
Menurut pengamat, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, bisa berperan dalam mediasi antara Palestina dan Israel apabila Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Satu-satunya negara mayoritas, Indonesia dan Israel punya tanggung jawab menjalin hubungan diplomatik," ujar Pengamatan The Center for Peace Communications, Niruban Balachandran.
Namun, pernyataan tersebut ditampik oleh Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.
"Posisi Indonesia walaupun negara terbesar islam, jauh letaknya sehingga pengaruh ke timur tengah itu tidak besar," ujarnya.
Disamping itu masyarakat Indonesia juga banyak yang mengecam dan anti normalisasi dengan Israel karena dianggap melanggar hak asasi dan mencoreng nilai kemanusiaan.
"Itu hanya janji manis Israel, tapi pada saat dia mendapat kekuasan absolut dan mutlak di wilayah tersebut, dia akan memilih kebijakan yang berbeda," ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Muhyiddin Junaidi.
Meski isu Palestina selalu dikaitkan dengan sentimen keagamaan, namun hal ini juga banyak mendapat dukungan dari warga non-muslim Indonesia.
"Saya sendiri Kristen melihat, bukan hanya kepentingan islam. Tapi kepentingan bagaimana bangsa Palestina harus merdeka di tanahnya," jelas Anggota DPR RI, Effendi Simbolon. (voa/aan)
