Gemapos.ID (Jakarta) Pemerintah dinilai belum menolak impor pangan secara tegas. Padahal, mereka ingin membangun kemandirian pangan.
"Kita segera melepaskan diri dari cengkraman penjajahan pangan, yakni dengan cara fokus membangun kemandirian dan kedaulatan pangan kita," kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Johan Rosihan pada Sabtu (15/8/2020).
Indonesia mengimpor komoditas pangan sebesar 28 juta lebih ton pada 2018. Angka ini naik dibandingkan empat tahun sebelumnya dari 22 juta ton.
"Pemerintah harus meningkatkan produksi pangan dalam negeri, menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup dan mutu yang layak serta berbagai kebijakan komprehensif untuk menghentikan ketergantungan impor pangan," ujarnnya.
Kini sistem dunia telah membentuk relasi ketergantungan pasokan pangan yang dikuasai oleh negara-negara maju. Karena, pola hegemoni pangan menciptakan ketergantungan pangan yang timbul dari kolonialisme dan imperialisme.
"Pertanian merupakan persoalan penting bagi bangsa dan negara, serta masalah ketahanan pangan merupakan persoalan hidup dan mati yang jika diabaikan maka kita akan mengalami malapetaka," jelasnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Wakil Presiden Maruf Amin, Lukmanul Hakim, mengemukakan peningkatan produksi dan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 diperlukan kolaborasi multisektor. Hal ini melibatkan pemerintah, petani, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat.
"Empat pilar ketahanan pangan yang harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan yaitu, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan," paparnya.
Petani memiliki pangan, namun petani tidak memiliki akses ke pasar. Hal ini berakibat harga rendah diperolehnya rendah. "Masyarakat di perkotaan tidak memiliki akses ke sumber pangan yang mengakibatkan harga pangan mahal," ucapnya. (adm)
