Ekonomi Pulih Kalau Covid-19 Teratasi
Ia menyoroti bahwa dalam masyarakat kelompok rumah tangga pendapatan terendah, ekonominya lumpuh karena sebagian besar bergantung pada pendapatan harian, serta rata-rata masyarakat tersebut bekerja di sektor informal. "Kelompok masyarakat tersebut akan sulit bangkit untuk memulai usaha, karena tidak tersedianya modal. Fraksi PKS mendesak agar muncul kebijakan jaring pengaman untuk menjangkau dan memberi harapan bagi pelaku usaha informal," tukasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak wabah COVID-19 melalui biaya mencapai Rp677,2 triliun harus dilakukan secara cepat dan tepat agar mencegah potensi terjadinya moral hazard. Ia menyatakan pemerintah saat ini memiliki dua tantangan yang besar dalam menggunakan anggaran senilai Rp677,2 triliun tersebut yakni dari sisi penyaluran dan penargetan terhadap sektor terdampak. "Langkah-langkah cepat ini ada konsekuensinya. Anggaran meningkat namun akan muncul tatanan kedua yaitu dari sisi delivery dan targeting," katanya dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara daring di Jakarta, Senin (15/6/2020). Ia menyatakan saat ini pemerintah sedang sangat diuji melalui kecepatan dan ketepatan dalam membuat kebijakan dalam merespons perkembangan wabah COVID-19 yang akan selalu dinamis. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan meskipun upaya pemulihan ekonomi dilakukan secara cepat dan tepat namun pelaksanaannya tetap harus mengedepankan tata kelola yang baik serta akuntabel. (ant/moc)