Kemenkeu Bicara Perkembangan Ekonomi Indonesia Sepanjang 2022

"Setidaknya ada empat sumber penerimaan baru antara lain hilirisasi industri, penggunaan produk dalam negeri yang memiliki kandungan lokal yang tinggi, UMKM, dan ekonomi hijau," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta pada Senin (16/1/2023).
"Setidaknya ada empat sumber penerimaan baru antara lain hilirisasi industri, penggunaan produk dalam negeri yang memiliki kandungan lokal yang tinggi, UMKM, dan ekonomi hijau," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta pada Senin (16/1/2023).

Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pencarian sumber penerimaan baru negara akan dilakukan pemerintah pada 2023. Langkah ini sekaligus pemulihan ekonomi Indonesia. 

"Setidaknya ada empat sumber penerimaan baru antara lain hilirisasi industri, penggunaan produk dalam negeri yang memiliki kandungan lokal yang tinggi, UMKM, dan ekonomi hijau," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta pada Senin (16/1/2023). 

Penerimaan negara memiliki dua fungsi penting, yakni sebagai belanja negara kepada masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberian insentif penerimaan.

Dua fungsi penerimaan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJBC, akan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kesenjangan.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sementara pada 2022 mencapai Rp317,8 triliun. Angka ini melebihi atau 122,2% dari targer Rp299 triliun dan tumbuh 18% dari periode sama tahun sebelumnya senilai Rp269,2 triliun.

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan, tapi tahun tersebut bisa dilewati secara baik dan tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat dan terus berlanjut.

Semua jajaran DJBC diminta bisa terus memantau perkembangan ekonomi melalui pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.

Selain itu devisa hasil ekspor (DHE) dam tren penurunan harga hasil SDA seperti batu bara, CPO, minyak dan isu berkaitan dengan tugas DJBC.

" Tentu, di dalam konteks rapat ini kita bukan hanya bicara tentang substansi ekonominya, tetapi berbagai macam manajemen, integritas mengenai fasilitas, kelengkapan untuk staf, dan jajaran," ujarnya. (ant/din)