Ini Alasan Bappebti Akui Gagal Bentuk Bursa Kripto

"Bursa kripto sampai catatan ini yang kami buat, belum juga berhasil dibangun. Ini menjadi catatan besar kami, seharusnya bisa dibangun di akhir tahun lalu 2022," kata Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko di Jakarta pada Rabu (4/1/2023).
"Bursa kripto sampai catatan ini yang kami buat, belum juga berhasil dibangun. Ini menjadi catatan besar kami, seharusnya bisa dibangun di akhir tahun lalu 2022," kata Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko di Jakarta pada Rabu (4/1/2023).

Gemapos.ID (Jakarta) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui gagal membangun bursa kripto pada 2022. 

Pasalnya, pihaknya kesulitan memperoleh percontohan negara mana yang telah membentuk bursa kripto dan masih ingin memastikan ekosistem aset kripto berjalan baik. 

"Bursa kripto sampai catatan ini yang kami buat, belum juga berhasil dibangun. Ini menjadi catatan besar kami, seharusnya bisa dibangun di akhir tahun lalu 2022," kata Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko di Jakarta pada Rabu (4/1/2023).

Kegagalan pembentukan bursa kripto menyulitkan pekerjaan Bappebti lantaran pemilik dari sejumlah aset kripto berada di luar negeri. Jadi, saat ini bermasalah, maka pihaknya tidak bisa menghubungi pemiliknya.

"Ketika ada permasalahan, pedagangan kami bisa pantau. Kemarin FTX pemiliknya ada di luar sana. Kami berharap bursa kripto ini akan terbentuk 2023," ucapnya. 

Sebelumnya, bursa kripto diisukan akan hadir pada 2022, tapi sampai akhir tahun bursa itu tidak terbentuk. Hal ini dijawab Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan lantaran membenahi aturan-aturan menyangkut bursa kripto akibay kasus penipuan. 

"Persyaratan-persyaratannya dibenahi dan diperbaiki. Seminimal mungkin jangan sampai merugikan masyarakat kita," ujarnya. 

Sebenarnya, Kemendag telah merencanakan agenda pemaparan menyangkut kelanjutan persiapan bursa kripto. Namun, hal itu terpotong oleh agendanya ke G20 di Bali, tapi pada waktu dekat agendanya akan dilanjutkan.

"Kalau udah paparan selesai kita lihat, kita akan sosialisasi ke masyarakat, bahwa akan begini jadinya, baru diputuskan. Yang paling penting, jangan sampai ini merugikan terus begitu saja,"  tuturnya. (dtf/adm)