Gemapos.ID (Jakarta) - Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, memaparkan tentang situasi demokrasi di Indonesia terus berubah ditandai dengan fenomena banyak partai politik (parpol) baru terus bermunculan
Urgensi reformasi parpol dilakukan dengan idak membiarkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia terus merosot. Jika nilai-nilai demokrasi terus turun, maka parpol semakin jauh relasinya dengan rakyat
Selain itu kian menampilkan budaya politik yang oligarkis, dinasti, dan dominasi pragmatisme politik. Rakyat tidak ingin parpol dijual untuk agregasi kekuasaan semata dan tidak berperan memberikan penguatan demokrasi.
UU Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya mengakomodasi sejumlah pasal perubahan seperti aturan verifikasi parpol. Kemudian, jumlah sumbangan pengusaha atau badan usaha ke parpol dan penyelesaian konflik internal parpol.
Namun, itu belum menyentuh demokratisasi kelembagaan yang konstruktif bagi budaya demokrasi di tubuh partai.
Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai saat ini elite di Tanah Air tidak menunjukkan keseriusan berdemokrasi. Kondisi tersebut terjadi akibat terlalu lama Indonesia dalam kungkungan sistem politik kerajaan sekaligus mengalami masa kolonialisme imperialisme.
"Cita rasa, kebebasan melemah dan harus mengikuti maunya negara sedang terjadi di Indonesia," ucapnya,
Sementara itu Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komaruddin Hidayat mengatakan proses demokrasi di Indonesia terlalu mengikat dan normatif. Karena, ini menerapkan referensi dari barat.
"Saat ini Indonesia baru dalam eksperimen demokrasi, harus hati-hati. Cita rasa demokrasi harus terus dilembagakan supaya tidak kembali masa lalu saat orde lama dan orde baru," kata dia.
Jangan sampai menganggap demokrasi adalah jawaban dari semua masalah politik negara. Indonesia harus berada di tengah untuk terus melakukan moderasi.
