DKI Tidak Transparan Sejak Proses Penganggaran?

William Sarana
William Sarana
Gemapos.ID (Jakarta) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Sarana tengah menunggu e-budgeting yang sedang disiapkan pemerintahan DKI Jakarta. Kebijakan ini diharapkan bisa mengoreksi anggaran 2020 yang ditemukan kejanggalan seperti lem Aibon ysebesar Rp82,8 miliar. Hal ini direspon oleh Gubbernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa anggaran 2020 sudah disusun secara digital, tapi tidak dioperasikan dengan smart sistem. “Kami adalah wakil rakyat yang hendak menyelamatkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Jakarta.” katanya di acara daring ‘Insight on Life At DPRD Jakarta’ pada Rabu, (23/9/2020). William membagikan pengalamannya ketika bersellisih pendapat dengan Anies bahwa penganggaran yang dilakukan Anies  tidak mengarah pada tranparansi. Anggaran diharapkan tidak dihimpun pada saat akhir tahun saja. “Secanggih apa pun yang buat sistemnya, namun ketika user atau pengguna tidak punya etiket, maka tidak ada gunanya jika tidak dilakukan dengan baik.” pungkasnya. Pemerintah diharapkan bisa transparan untuk anggaran 2021, sehingga masyarakat bisa percaya dan mendorong pihak-pihak  bertanggung jawab mementingkan kesejahteraan rakyat. (m1)