Tanpa Diminta Kritik, Itu Sudah Lumrah

Jokowi 10
Jokowi 10
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kritik atas kinerja dirinya dan jajaran tidak diapresiasi penuh oleh publik. Bahkan, ini justru menjadi bahan olok-olokan oleh berbagai pihak. Mereka menganggap ucapan tadi hanya dagelan saja lantaran selama ini banyak pengkritik Jokowi tidak berbuah manis. Mereka tidak ditanggapi celotehannya, malahan sebagian besar dijebloskan ke penjara dengan berbagai tudingan menghina lambang negara atau pencemaran nama baik. Memang bukan Jokowi langsung yang memperkarakan kritik kepada diri dan jajarannya, tapi para pendukung setianya. Mereka harus disadarkan menyinggung pujaannya bukan berarti benci, menghina atau ingin menjatuhkan, tapi ini guna memperbaiki yang keliru dan mengingatkan jalan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan rakyat. Para loyalis Jokowi tidak hanya melaporkan kepada Polri, tapi mereka melakukan preskusi yang membuat psikologis para pengkritik terganggu. Mestinya, para pengkritik ditantang mengeluarkan pemikirannya secara terbuka. Ketika meminta dikritik kesiapan infrastruktur juga mesti disiapkan Jokowi dan jajaranya, instrumen apa saja yang akan merespon itu. Kebijakan ini bisa disertai dengan suatu alat verifikasi yang terukur dan transparan. Bahkan, apakah kritikan ini akan disalurkan kepada lembaga terkait yang ditndaklanjutinya. Tidak itu saja bagaimana masyarakat tahu kritikannya diterima dan ditanggapi Jokowi. Dalam diri Jokowi juga mesti siap menerima kritikan ini bisa pedas bahkan pahit. Karena, sesuatu yang selalu manis kadang lebih sering membuat manusia hanyut dan lupa diri. Sebenarnya, Presiden Jokowi tanpa meminta kritik kepada diri dan jajarannya, itu sudah lumrah dilakukan oleh siapapun apalagi dia merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Di dalam UUD 1945 juga telah dijamin setiap warga negara bisa mengeluarkan pendapat tidak hanya tentang apa yang dimintakan oleh negara, tetapi ini juga yang tidak diinginkan oleh negara. Bahkan, warga negara bisa berkumpul dan berserikat untuk mengajukan pendapatnya supaya ini terlembagakan dan tersalurkan secara baik. Justru yang mesti didorong kesiapan secara mental dan kelembangan menanggapi kritikan tersebut. Malahan, sebagai negara yang mengaku iklim demokrasi dijunjung tinggi, salah satu cirinya adalah mendorong partisipasi publik untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Partisipasi ini tidak hanya dalam pemilihan umum (pemilu) saja. Apabila Jokowi siap menerima kritik tidak hanya pendukungnya siap mendengarnya. Namun, jajarannya siap menindaklanjutinya sesuai bidangnya masing-masing. Jangan hanya menunggu arahan Jokowi, meskipun jajarannya bagian dan bawahannya. Namun, selama itu untuk keentingan rakyat mesti bisa direspon secara cepat tanpa menunggu komando. Selain itu aparat kepolisian diminta menganalisa setiap laporan yang masuk secara profesional dan transparan. Apakah yang dilaporkannya disertai bukti yang kuat dan cukup atau hanya isapan jempol belaka. Para pengkritik juga diminta tidak hanya bersuara tanpa didukung oleh fakta dan data. Artinya, hal ini tidak hanya didasarkan ketidaksukaan atau kebencian semata, sehingga menjadi fitnah semata. Selain itu lakukan kritik secara santun lantaran Indonesia berbudaya ketimuran. Jadi, orang yang dikritik dapat menerima dengan legawa apa yang disampaikannya dan mau melaksanakannya. (mam)