Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2011-2014 Dahlan Iskan menilai pembentukan superholding BUMN belum mendesak.Karena, perombakan ini membutuhkan bentuk hingga kultur BUMN dan campur tangan politik yang sangat rumit."Menurut pendapat saya superholding BUMN belum mendesak," kata dalam diskusi daring di Jakarta pada Selasa (29/9/2020) malam. Menurut Dahlan, langkah superholding bukanlah hal yang mudah. Pelibatan berbagai pihak sangat menentukan akan jadi seperti apa perencanaan selanjutnya.
Berkaca dari negara maju seperti Singapura tidak menjadi ukuran untuk merealisasikannya, mengingat negara lain gagal melakukannya.Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan Kementerian BUMN sedang fokus memperbaiki rantai pasokan di Indonesia melalui klasterisasi dan subholding sebelum memikirkan ide superholding BUMN."Kita jangan buru-buru mau superholding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif gak, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri. Jadi masih jauh pemikiran mengenai superholding," ujarnya. (m1)
