Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menugaskan sebanyak 295 Generasi Muda kementerian ini untuk melakukan survei rapid assesment terhadap penyebab bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
“Pelaksanaan ini dibagi menjadi lima tim yang disebar ke berbagai lokasi dengan tugas utama mengidentifikasi permasalahan, menyusun langkah penanganan, dan melakukan pendataan kerusakan sarana prasarana akibat dari banjir,” katanya di Jakarta, belum lama ini.
Berdasarkan survei di lima wilayah koordinasi meliputi Korwil I (Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak) dan Korwil II (Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kota Bekasi),
Kemudian, Korwil III (Jakarta Selatan dan kabupaten Bogor), Korwil IV (Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi), dan Korwil V (Kota Bekasi) telah teridentifikasi 178 titik banjir/genangan yang tersebar pada 1 Januari 2020 di Jabodetabek.
Banjir ini disebabkan oleh tanggul jebol (44 titik), drainase tersumbat (3 titik), kapasitas drainase terlampaui (13 titik), pintu air rusak (11 titik), dan pompa tidak berfungsi (2 titik)
Selanjutnya, sedimentasi (19 titik), penumpukan sampah (17 titik), limpasan air dari sungai/saluran (62 titik), longsor (1 titik), dan genangan di jalan tol (6 titik).
Basuki meneruskan hasil survei lapangan harus ditindaklanjuti dengan penanganan jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek telah diidentifikasi sebanyak 114 titik yang harus ditangani sekaligus antisipasi menghadapi curah hujan tinggi
“Menurut perkiraan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) masih akan terjadi pada 11-15 Januari 2020,” ujarnya.
Penanganan jangka pendek harus dilaksanakan mulai pekan ini dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah setempat (provinsi/kabupaten/kota). Hal ini seperti tanggul jebol telah dilakukan dengan pemasangan kantong geobag/sandbag dan pengerukan sedimen.
Berikutnya, pembersihan sampah dan perbaikan tanggul/talud di 20 titik, misalnya di Kali Kampung Ambon, Kecamatan Pulo Gadung dan 11 titik di Kali Bekasi Kemang Pratama.
Untuk penanganan banjir akibat pompa air tidak berfungsi seperti di Kampung Pulo, Jakarta Timur dengan pengecekan kondisi pompa dan komponen genset, penambahan personil operator pompa ketika curah hujan tinggi serta penambahan peralatan pendukung seperti mobile pump.
Selanjutnya, penanganan enam titik genangan di jalan tol yang disebabkan drainase tersumbat seperti di Kilometer (KM) 36 Tol Cipali, KM 24-25 Tol Cikampek, dan KM 19 Jakarta-Cikampek dengan membongkar saluran drainase/gorong-gorong yang tersumbat.
Penanganan banjir di Tol Dalam Kota KM 14 (Universitas Taruma Negara) yang disebabkan rembesan Kali Grogol ke jalan tol, muka air Kali Grogol lebih tinggi dari jalan tol, penyempitan alur di muara Kanal Banjir Barat (KBB). Kondisi ini akibat permukiman yang mengisi badan sungai dengan lebar saat ini 30 meter atau berkurang 40 meter dari lebar awal 70 meter.
Untuk penanganan jangka menengah dilakukan pengecekan dan penyiapan penanganan di kawasan yang berisiko tinggi seperti Perumahan Taman Mangu Indah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Puri Kartika Bekasi.
Berikutnya, Kampung Pulo dan Pulo Gadung di Jakarta Timur (Jaktim) dan Bukit Duri Jakarta Selatan (Jaksel).
Kemudian Perum Vila Mutiara, Cikarang Bekasi Laut di Kabupaten Bekasi, Tanggul Pantai Eksisting Pluit di Jakut serta Bendung Gerak di Kota Bekasi.
“Untuk mengurangi risiko banjir di Bekasi, Kementerian PUPR sudah menyiapkan desain penanganan Kali Bekasi yang menjadi hilir dari Sungai Cileungsi-Cikeas. Dimana tahun ini dilaksanakan value engineering terhadap desain yang diikuti dengan pekerjaan konstruksi," ucapnya.
Selain itu penanganan jangka menengah seperti Normalisasi Kali Angke yang pengerjaannya dianggarkan pada Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk menjaga keamanan bangunan Gardu Induk Kembangan yang merupakan bagian dari Jaringan Distribusi Jawa-Bali.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Widiarto menambahkan para generasi muda PUPR ini untuk membantu pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
“Mereka merupakan generasi PUPR masa depan yang membutuhkan pengalaman menghadapi situasi darurat seperti banjir dan bagaimana penanganannya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya,”tukasnya.,
Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi generasi muda PUPR beruntung mendapatkan penugasan ini karena pengalaman berharga untuk praktek lapangan.
Setelah diketahui penyebabnya bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. “Bencana tidak bisa dihindari, tapi bisa dikurangi dampaknya," tuturnya. (mam)
