Gemapos.ID (Jakarta) - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengaku dugaan peretasan data di 10 kementerian dan lembaga oleh penjahat dunia maya asal China belum diselidikinya. Kejadian ini baru dilakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono pada Senin (13/9/2021).
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono meminta pemerintah serius merespon dugaan pembobolan terhadap 10 kementerian dan lembaga yang dibobol oleh peretas dari China.
Peristiwa itu sebagai bukti sistem digitalisasi yang dilakukan pemerintah sangat lemah. Padahal. Pemerintah sedang mengenjot digitalisasi 4.0.
"Bukan hanya permasalahan data pribadi masyarakat umum. Akan tetapi juga mengenai data-data keamanan negara," ujarnya.
Kelompok peretas asal China yang diduga membobol 10 kementerian dan lembaga menyebut dirinya sebagai Mustang Panda. Dugaan ini diberitakan The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group yang merupakan divisi riset ancaman siber milik Recorded Future.
Mustang Panda adalah kelompok peretas dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara. Insikt menemukan pada April 2021 terdapat malware PlugX dari Mustang Panda di jaringan pemerintah Indonesia.
Bahkan, peretas asal China diduga sudah menembus sejak Maret 2021. Insikt Group sudah memberi tahu pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021.
Namun, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan atas dugaan tersebut. Hal ini termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).
Sumber The Record mengatakan pada Agustus pemerintah telah mencari dan membersihkan sistem yang terinfeksi. Namun beberapa hari kemudian, jaringan pemerintah Indonesia masih terhubung dengan server malware Mustang Panda.
The Record berpendapat aksi spionase siber tersebut berhubungan dengan kebijakan luar negeri China yaitu Belt and Road Initiative. Hal ini adalah langkah kerja sama ekonomi global China.
