Reshuffle Kabinet Mesti Berdasarkan Evaluasi

Arya Fernandes
Arya Fernandes
Gemapos.ID (Jakarta) Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pergantian kabinet dalam bidang ekonomi harus berdasarkan evaluasi bukan survei. Dengan evaluasi tersebut Presiden bisa segera mengganti menteri yang masih lambat dalam proses pencairan anggaran dan tidak mampu menjalankan program pemerintah secara cepat. "Kalau ada menteri yang tidak punya sense of crisis, atau kerjanya lambat, 100% hak prerogratif presiden untuk mencopot, dan tugas Presiden untuk membereskannya," katanya di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Rencana reshuffle kabinet itu sebaiknya menjadi pembicaraan internal istana, bukan menjadi konsumsi publik yang bisa menjadi bola liar. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan adanya efektivitas program untuk mengatasi Covid-19, baik melalui penyaluran bantuan sosial, kartu prakerja maupun berbagai subsidi serta relaksasi. Sebelumnya Lembaga Survei Arus Survei Indonesia (ASI) pada Jumat (26/6/2020) mempublikasikan hasil survei tingkat kepuasan kinerja para menteri. Salah satu menteri yang menempati peringkat rendah dan mendapat rapor merah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai salah satu kebijakan yang membuat menteri KKP mendapat rapor merah adalah ekspor benih lobster. Kebijakan ekspor tersebut masih belum dilakukan secara transparan, tidak sesuai tata kelola serta merugikan para nelayan. (ant/din)