Gemapos.ID (Lebanon) Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengundurkan diri dan membubarkan pemerintahannya pada Senin (10/8/2020). Hal ini dilakukan setelah masyarakat menggelar rangkaian aksi protes menuntut otoritas setempat bertanggung jawab atas ledakan yang menghancurkan Kota Beirut
"Ledakan itu dan aksi kemarahan warga merupakan buah dari korupsi yang telah mendarah daging di Lebanon," katanya pada Senin (10/8/2020).
Ledakan yang disebabkan oleh 2.000 ton lebih amonium nitrat di gudang pelabuhan pada 4 Agustus 2020 berakibat 163 orang tewas dan 6.000 lebih warga luka-luka. Selain itu merusak sebagian besar bangunan di Beirut, Lebanon.
Insiden itu memperburuk krisis ekonomi dan politik yang telah terjadi selama berbulan-bulan di Lebanon.
"Hari ini kami mengikuti kehendak masyarakat yang menuntut tanggung jawab otoritas terkait terhadap bencana ini," ujarnya.
Presiden Lebanon Michel Aoun menerima pengunduran diri pemerintahan Diab, tetapi ia meminta pihak tersebut menjadi pelaksana tugas sampai kabinet baru terbentuk.
Pemerintahan Diab terbentuk pada Januari 2020 dan mendapat dukungan dari kelompok Hezbollah di Iran.
Jelang pengunduran diri PM Diab, aksi protes massa di Kota Beirut memasuki hari ketiga. Beberapa pengunjuk rasa melempar batu ke aparat keamanan yang berjaga di pintu masuk depan gedung parlemen.
Aparat pun membalas dengan melempar gas air mata.
Bagi sebagian besar warga Lebanon, ledakan itu jadi peristiwa terakhir yang memicu kesabaran rakyat. Karena, mereka menghadapi krisis akibat keterpurukan sektor ekonomi, korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang buruk.
Rangkaian kekecewaan itu memaksa warga turun ke jalan menuntut perubahan hingga ke akar. "Kami menuntut segera ada pemilihan umum," jelasnya.
Sistem pemerintahan di Lebanon mewajibkan Presiden Aoun untuk berdiskusi dengan parlemen sebelum menentukan perdana menteri yang akan menggantikan Diab. Dia diwajibkan mengusulkan calon perdana menteri dan mengumpulkan dukungan dari anggota parlemen.
Sebagian besar masyarakat menuntut pemerintahan yang dipimpin PM Diab dibubarkan. Sejumlah menteri mundur lebih dulu pada akhir minggu lalu sampai Senin.
Sisanya termasuk menteri keuangan, berencana mengikuti langkah tersebut. (din)
