Gemapos.ID (Jakarta) - Kadin DKI Jakarta menyatakan tahapan Pilkada Serentak 2020 diramaikan lebih banyak melalui media sosial (medsos) dan virtual, sehingga transaksi ekonomi terjadi sangat minim. Para pasangan calon (paslon) membatasi belanja kampanye.
"Keterbatasan dana, karena tidak mendapat support dari pelaku usaha, karena terdampak pandemi Covid-19," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang pada Rabu (8/12/2020).
Para pasangan calon berbelanja lebih banyak alat kesehatan seperti hand sanitizer dan masker dibagikan ke masyarakat. Untuk atribut lainnya dibelanjakan berjumlah sangat minim.
Jika dibandingkan belanja pilkada sebelum pandemi Covid-19 mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan nasional memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Karena, kampanye ini dilakukan terbuka yang mendorong transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, dan topi.
Hal ini juga melibatkan penyelenggara acara yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, artis dan UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa.
"Dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar. Wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karakteristik daerah masing masing," ujarnya.
Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya sangat terbatas. Karena, hal ini dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan, dan berbagai persiapan pilkada lainnya. (mau)
