Gemapos.ID (Jakarta)-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengungkapkan permintaan bantuan sosial (bansos) untuk warganya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) belum ditanggapinya.
Hal ini membuat Pemkot Bekasi melakukan hal yang sama kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Masih menunggu jawaban,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Senin (13/4/2020).
Permintaan bansos dilakukan Pemkot Bekasi untuk warganya sebagai konsekuensi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 15 April 2020.
Alokasi banson yang bisa diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi kebutuhan bansos. “Prinsipnya bisa mengurangi beban APBD kita dan hasilnya maksimal," ujarnya.
Pepen, panggilan akrabnya, mengemukakan sebanyak 106.000 kepala keluarga (KK) akan menerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Kemudian, 27.000 KK akan diberikan ini oleh Pemprov Jabar atau lebih kecil dari yang dijanjikan 32.800 KK, bahkan lebih rendah dari yang diajukan sebesar 48.000 KK.
“Saya sudah kabari Gubernur minta atensi yang tinggi untuk Kota Bekasi,” jelasnya.
Sebanyak 130.000 KK di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tadi juga disiapkan bansos yang akan diambil dari APBD Kota Bekasi apabila itu juga telat diberikan Pemprov Jabar.
Bansos ini akan diberikan berbentuk sembilan bahan pokok (sembako) senilai Rp200.000 per KK seperti beras, kecap, dam minyak goreng. (mam)
