Penyebab Situs Pemerintah Sebagai Sasaran Judi Online oleh Ade Maulidin 18 October 2021 09:58 Pratama Persadha Gemapos.ID (Semarang) - Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha menilai keamanan siber situs milik pemerintah mesti diperkuat oleh institusi tersebut. Hal ini supaya tidak sebagai tempat situs judi online lantaran sejumlah situs pemerintah telah menjadi korban deface web. Salah satu situs yang dimaksud milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjadi korban deface web (perusakan situs web) dengan alamat uniform resource locator (URL) https://dlhk.jatengprov.go.id/app. Serangan terhadap situs telah mengubah tampilan visual situs web atau halaman web, seperti situs Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (dlhk.jatengprov.go.id) yang salah satu halamannya menampilkan situs judi online tersebut. Pratama mengemukakan tidak hanya situs Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng, tetapi sejumlah situs juga disusupi judi online, antara lain https://ntb.polri.go.id/loteng/2021/07/02/most-popular-slot-machine-strategies-with-win-at-online-gambling-houses-with-progressive-jackpots/ Selain itu, ibkwu.polije.ac.id/the-best-live-casino-games-online; dindikbud.purbalinggakab.go.id/how-to-find-real-money-online-casino-gambling-websites; kab-sleman.kpu.go.id/pokies-casino; ambon.go.id/a-guide-to-choosing-an-online-casino-site-part-1; informasi.ftke.trisakti.ac.id/2021/07/15/online-casino-bonus-opportunities. Selanjutnya, dim.telkomuniversity.ac.id/playcasinoslot-enjoy-yourself-online-online-casino-slot; dinaspupr.bandaacehkota.go.id/page-73057; pgrijember.or.id/2021/08/11/free-casino-games-online; dan www.harapankeluarga.co.id/diamond-reels-online-casino-esports-casinoland-online. Ratusan situs pemerintah yang telah disusupi oleh judi online akibat kelemahan sistem web. Jadi, pelaku mudah sekali masuk, kemudian pasang iklan tersebut. Pelaku juga mudah meretas situs pemerintah dan lembaga negara akibat pengamanan masih lemah. Budaya pengamanan belum mengakar. "Selama ini situs pemerintah menjadi korban deface web, kini mulai menjadi tren diretas untuk dijadikan situs judi online," ujarnya. Setelah situs itu diretas dibuatlah satu URL pada domain yang diretas oleh pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui oleh pemilik sistem tersebut. Peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online. Hal ini lantaran masyarakat umum sering membukanya untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik. "Akar permasalahannya memang karena masih banyaknya kerentanan di website pemerintah," tuturnya. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada computer security incident response team (CSIRT). Namun, mereka merespons ketika insidennya kelihatan dan ketahuan. Tags: keamanan siber situs pemerintah judi online web deface Pos Sebelumnya Daya Tahan Tiga Vaksin Berikut Sampai Delapan Bulan Pos Berikutnya Berikut Situasi Penggerebakan Usaha Pinjol di Jakarta Terkait Buzz Berikut Analisa Keamanan Laman Resmi Kemenkes Sekarang 18 October 2021 09:58 Infrastruktur Analisis Pakar Keamanan Terkait Peretasan 10 Kementerian 18 October 2021 09:58 Rona Tips Amankan Data Pribadi Jelang Lebaran 2023 18 October 2021 09:58 Politik Kominfo Resmi Terbitkan Draf RPP Turunan UU Perlindungan Data Pribadi 18 October 2021 09:58 Opini Sekuriti, Cloud, dan Anggaran 18 October 2021 09:58 Buzz Kominfo Tunggu Penjelasan Tokopedia 18 October 2021 09:58 Buzz Kominfo Mesti Investigasi Kebocoran Data BPJS Kesehatan 18 October 2021 09:58 Buzz Kebocoran e-HAC Bisa Berdampak Eksploitasi Data Pengguna 18 October 2021 09:58 Bisnis Upaya Menciptakan Marketplace yang Aman 18 October 2021 09:58
Gemapos.ID (Semarang) - Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha menilai keamanan siber situs milik pemerintah mesti diperkuat oleh institusi tersebut. Hal ini supaya tidak sebagai tempat situs judi online lantaran sejumlah situs pemerintah telah menjadi korban deface web. Salah satu situs yang dimaksud milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjadi korban deface web (perusakan situs web) dengan alamat uniform resource locator (URL) https://dlhk.jatengprov.go.id/app. Serangan terhadap situs telah mengubah tampilan visual situs web atau halaman web, seperti situs Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (dlhk.jatengprov.go.id) yang salah satu halamannya menampilkan situs judi online tersebut. Pratama mengemukakan tidak hanya situs Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng, tetapi sejumlah situs juga disusupi judi online, antara lain https://ntb.polri.go.id/loteng/2021/07/02/most-popular-slot-machine-strategies-with-win-at-online-gambling-houses-with-progressive-jackpots/ Selain itu, ibkwu.polije.ac.id/the-best-live-casino-games-online; dindikbud.purbalinggakab.go.id/how-to-find-real-money-online-casino-gambling-websites; kab-sleman.kpu.go.id/pokies-casino; ambon.go.id/a-guide-to-choosing-an-online-casino-site-part-1; informasi.ftke.trisakti.ac.id/2021/07/15/online-casino-bonus-opportunities. Selanjutnya, dim.telkomuniversity.ac.id/playcasinoslot-enjoy-yourself-online-online-casino-slot; dinaspupr.bandaacehkota.go.id/page-73057; pgrijember.or.id/2021/08/11/free-casino-games-online; dan www.harapankeluarga.co.id/diamond-reels-online-casino-esports-casinoland-online. Ratusan situs pemerintah yang telah disusupi oleh judi online akibat kelemahan sistem web. Jadi, pelaku mudah sekali masuk, kemudian pasang iklan tersebut. Pelaku juga mudah meretas situs pemerintah dan lembaga negara akibat pengamanan masih lemah. Budaya pengamanan belum mengakar. "Selama ini situs pemerintah menjadi korban deface web, kini mulai menjadi tren diretas untuk dijadikan situs judi online," ujarnya. Setelah situs itu diretas dibuatlah satu URL pada domain yang diretas oleh pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui oleh pemilik sistem tersebut. Peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online. Hal ini lantaran masyarakat umum sering membukanya untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik. "Akar permasalahannya memang karena masih banyaknya kerentanan di website pemerintah," tuturnya. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada computer security incident response team (CSIRT). Namun, mereka merespons ketika insidennya kelihatan dan ketahuan.