Gemapos.ID (Kupang) - Pengamat Politik Mikhael Raja Muda Bataona menyatakan kemelut yang terjadi di pusaran kekuasaan Partai Demokrat (PD) terbelah dua bukan sebuah peristiwa aksidental. Namun, ini justru sejarah dalam jejak pengelolaan partai ini.
"Kemelut Partai Demokrat tidak boleh direduksi hanya pada kasus KLB, tetapi harus dicek secara kronologis jejak-jejak pertarungan dan peristiwa latar, variabel-variabel kunci y hingga terjadinya KLB ini," katanya.
Residu KLB pergantian Anas Urbaningrum ketika itu saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah awal mula perpecahan partai ini. Pemilihan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggantikan Anas,
Kemudian, ini berlanjut pembabatan orang-orang Anas adalah basis material atau sebab lainnya yang membuat kasus saat ini demikian parah dan panas.
Apalagi, Kongres PD setahun silam disebut tidak demokratis, yang menetapkan AHY sebagai ketum variabel perusak harmoni partai berikutnya dari internal.
Jika dikaji dari perspektif politik kekuasaan maka saya kira inilah wajah asli pertarungan kekuasaan di internal partai politik. Jamak ini terjadi dan biasa terjadi paling purba dalam urusan politik adalah pertarungan kekuasaan dan kepentingan.
"Di mana, secara ilmu, harus dipahami bahwa tidak ada entitas sosial politik yang sangat solid, bersatu padu dan utuh," katanya.
Partai politik tidak mungkin solid, partai apapun pasti terfragmentasi dalam banyak faksi. Namun, ini bagaimana kepemimpinannya yang akan menentukan solid tidaknya partai tersebut.
Eentitas partai politik seperti PD adalah bangunan megah yang hanya nampak kompak dan kokok dari luar tapi di dalamnya idak seperti itu. Setiap partai politik, sudah menjadi hal wajib sepanjang waktu akan penuh dengan pertarungan, gesekan, kompetisi dan bahkan saling jegal antar faksi.
fenomena KLB Demokrat ini dari kacamata teori konflik hal lumrah dn biasa. Sebab, pertarungan antar faksi itu jati diri setiap organisasi politik.
Namun, kasus PD ketiban sial sebab kepemimpinannya yang tidak mampu menyatukan faksi-faksi dalam partai tersebut. Setiap ketua umum partai harus paham apa yang paling primer menjadi budaya dalam politik perebutan kekuasaan.
