Gemapos.ID (Jakarta) - Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sumatera Utara akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kemenkumham.
Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahan KLB PD berdasarkan UU dan AD/ART PD. Pemerintah tidak pernah melarang KLB lantaran menghormati independensi partai.
"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan, tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan lainnya," ujarnya dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, yang terpantau, di Jakarta pada Sabtu (6/3/2021).
Belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari PD. Pemerintah hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai. Sebelumnya, KLB PD di Sumut memenangkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketum DPP PD.
