Gemapos.ID (Jakarta) - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta pemerintah mengkaji ulang lebih dalam kebijakannya terkait pertumbuhan ekonomi di masa new normal.
Pasalnya, kebutuhan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daya beli masyarakat menjadi indikator yang penting untuk terus menggenjot peningkatan lapangan kerja dan tersolusinya kemiskinan yang kian bertambah.
"Masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih," katanya di Jakarta pada Jumat (4/9/2020).
Menurut data yang di himpun menyebutkan kinerja pemerintah dalam elemen sosial. Pada triwulan II/2020 angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan.
Kemudian, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1%-9,2% atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengemukakan belanja negara tahun 2021 yang dialokasikan sebesar Rp2.747,5 triliun. Hal ini akan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian tumbuh 4,5% sampai 5,5%.
Pembangunan ekonomi akan diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, dan pariwisata.
Upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun depan pemerintah akan melakukan reformasi penganggaran yaitu melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
“Itu dilakukan dengan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program Kementerian/Lembaga (K/L),” ucapnya.
