Gemapos.ID (Jakarta) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan diversifikasi pangan perlu dilakukan pemerintah. Artinya, pemerintah tidak hanya berfokus kepada beras saja.
"Pemerintah juga harus mendorong diversifikasi pangan, baik jagung, singkong, yang penting sumber pangan karbohidrat non beras semakin beragam, maka semakin bagus pula ketahanan pangan kita," kata Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Rusli Abdullah di Jakarta pada Jumat (15/8/2020).
Pemerintah harus mengurangi ketergantungan kepada beras dengan diversifiasi pangan. Hal ini dapat dilakukan pemerintah di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Namun, pemerintah masih memprioritaskan penanaman padi seluas 30.000 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng). Langkah ini guna mengejar musim tanam Oktober 2020-Maret 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan food state sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Pengembangan proyek ini dilakukan menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital.
Hasil produksi pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi ini juga untuk pasar internasional.
"Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja," ucapnya pidato Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat (15/8/2020).
Pemerintah menganggarkan program ketahanan pangan.sekitar Rp104,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Anggaran ini untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.
Kemudian, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan. (din)
