Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra menyerahkan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2019).
Langkah ini diharapkan memenuhi kepastian hukum bagi pemilik yang sah. “Sertifikatnya dijaga dan dirawat untuk anak cucu," katanya usai menyerahkan sertifikat tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat.
Dia menyatakan tantangan pemerintah adalah bagaimana tanah dapat dimanfaatkan masyarakat, sehingga ini bisa mengembangkan ekonomi masyarakat. Mereka diharapkan dapat lebih kreatif dan menjadikan sertifikat tanahnya sebagai aset yang hidup, bukan sebagai aset yang mati.
“Kalau Bapak dan Ibu ingin membangun usaha, bisa mengagunkan sertifikat tanahnya ke bank untuk mendapat modal usaha, gunakanlah untuk sesuatu yang produktif," ujarnya.
Surya meneruskan tahun depan Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan program Konsolidasi Tanah. Pelaksanaan tersebut untuk pengendalian pemamfaatan ruang melalui pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
"Tahun depan kita akan menggagas Provinsi DKI Jakarta sebagai pilot project pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang akan dilakukan di tujuh titik lokasi yang dipilih, sehingga pemanfaatan tanah dapat diatur supaya ada manfaat secara ekonomi dan sosial,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya, mengutarakan DKI Jakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang tanahnya sudah terdaftar 100% di Kementerian ATR/BPN, sehingga provinsi ini akan berfokus pada validasi data pada 2020.
Hal ini berkat bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sehingga masyarakat bisa gratis dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Masyarakat juga mendukung dalam gerakan memasang tanda batas sehingga memudahkan proses pengukuran di lapangan," tandasnya. (mam)
